tirto.id - Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Dengan begitu, Prabowo bersama Partai Gerindra resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebagai oposisi saat itu, Prabowo kerap mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan persoalan utang negara. Bahkan, Prabowo pernah menyindir kinerja Menteri Keuangan dengan menyebutnya sebagai 'Menteri Pencetak Utang.'
Kini, Prabowo dan Sri Mulyani harus bekerja sama dalam satu kabinet, yakni Kabinet Indonesia Maju untuk menjalankan periode kedua pemerintahan Jokowi. Prabowo akan selalu berkoordinasi dengan Sri Mulyani.
Pasalnya, Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian yang akan mendapatkan anggaran terbesar di Rancangan APBN 2020. Anggaran Kementerian Pertahanan diproyeksikan mencapai sebesar Rp127,4 triliun.
Sri Mulyani pun hanya menjawab santai soal hubungannya dengan Prabowo kini.
"Ya enggak apa-apa, kan kami kerja. Kita bekerja di bawah pimpinan Bapak Presiden," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Sri Mulyani memilih fokus untuk mendorong kualitas sumber daya manusia (SDM). Khususnya di bidang pendidikan, tenaga kerja, kemampuan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan.
Ia pun akan meningkatkan kompetensi, inovasi, dan daya saing Indonesia sehingga bisa menekan defisit neraca transaksi berjalan.
"Tentunya melalui peningkatan kualitas dari proses industrialisasi di Indonesia, policy perdagangan," tuturnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Maya Saputri
