tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direncanakan akan mengeksekusi terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin pada Jumat (4/5/2018) siang.
"Jumat siang ini direncanakan akan dilakukan proses eksekusi terhadap Setya Novanto ke Lapas Sukamiskin. Sesuai dengan putusan pengadilan tipikor, terpidana akan menjalankan hukuman potong masa tahanan di sana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (4/5/2018).
Hingga saat ini, Novanto sudah membayar denda sebesar Rp500 juta dan biaya perkara sebesar Rp7.500. Namun, untuk pembayaran pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 7,3 juta dolar AS, pihak Novanto baru membayar uang titipan Rp 5 miliar.
"Namun, pihak SN telah menyerahkan surat kesanggupan membayar," kata Febri.
Di tempat terpisah, mantan Ketua DPR Setya Novanto menyatakan sudah pasrah dan siap dipindah, meski ia mengaku belum mendengar kabar pemindahan tersebut.
"Namanya masuk pesantren ya saya sudah risiko," kata Novanto usai bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Sebelum eksekusi berlangsung, Novanto berencana berbicara dengan rekan-rekan "kos-kosan" di Rutan KPK dan mendoakan mereka semoga mendapat tuntutan yang ringan dan mendapat keadilan.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu optimistis, kepindahannya dari Rutan KPK ke "pesantren" Lapas Sukamiskin akan memberikan banyak hal, seperti mendapat banyak teman dan membuatnya semakin bersabar dan berdoa selama mendekam di Lapas.
Novanto pun berharap, dirinya bisa berangkat eksekusi ditemani sang istri. "Kalau boleh sebagai istri menunggu dalam penyerahan kan lebih baik. Istri sih selalu ingin mendampingi saya," kata Novanto.
Majelis hakim memvonis mantan Ketua DPR Setya Novanto 15 tahun penjara. Novanto dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan telah terlibat dalam korupsi proyek e-KTP. Selain memvonis Novanto 15 tahun penjara, hakim memberi hukuman denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.
Hakim pun memvonis pidana pengganti kepada Setya Novanto berupa pengembalian kerugian negara sebesar 7,3 juta dolar AS dikurangi uang pengganti Novanto sebesar Rp5 miliar. Apabila Novanto tidak bisa membayar uang pengganti, hakim menyilakan jaksa KPK merampas harta Novanto dan melelangya.
Bila tidak mampu membayar, Novanto dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Selain itu, hak politik Novanto pun ikut dicabut selama 5 tahun setelah bebas.
KPK pun memutuskan untuk tidak melakukan banding. Mereka beralasan vonis hakim sudah memenuhi 2/3 dari tuntutan jaksa. Di sisi lain, kubu Setya Novanto pun tidak mengajukan banding karena Novanto merasa lelah dan mau melakukan kontemplasi terhadap perjalanan perkara yang merugikan negara Rp2,3 triliun itu.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dipna Videlia Putsanra
