tirto.id - Cawapres 02 Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan jika dirinya menjadi Wakil Presiden, ia akan mengkaji ulang sistem outsourcing yang dinilai kerap merugikan tenaga kerja. Tak hanya itu, menurutnya, selain tenaga kerja itu sendiri, pihak pengusaha pun kerap rugi karena sistem itu.
Ia mengatakan hal tersebut saat menyambangi warga Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis (21/3/2019).
"Outsourcing kan kita sudah sampaikan juga, kita tanda tangan sepultura, sepuluh tuntutan rakyat pekerja. Dan salah satunya adalah mengkaji sistem outscourcing itu. Karena sistem itu memberatkan kedua belah pihak, di pihak perusahaan memberatkan karena perusahaan nggak bisa investasi tenaga kerja, sementara para pekerja tidak dapat kepastian. Tak dapat perlindungan," kata Sandiaga saat berada di atas panggung, berbicara di depan warga Kampung Melayu.
Ia menilai pemerintahannya mendatang akan melibatkan semua pihak agar bisa merevisi sistem outsourcing yang dirasa memberatkan semua pihak.
"Kita akan review sama-sama melibatkan seluruh stakeholder bersama dunia para pengusaha termasuk tingkat pekerja. Akademisi bisa bantu juga dari sisi hukumnya karena ini kan bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2013," katanya.
Padahal, sebelumnya Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menegaskan sikap kubunya mengenai sistem outsourcing atau sistem alih daya sudah jelas.
Menurut Andre, Prabowo-Sandi akan memenuhi janji untuk menghapus outsourcing dari sistem ketenagakerjaan di Indonesia jika terpilih di Pilpres 2019.
"Kami ingin sampaikan bahwa outsourcing insyaallah akan kami hapuskan," ujar Andre di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
