tirto.id - Bahlil Lahadalia melakukan rapat kerja pertama kali usai menjabat sebagai Menteri Investasi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/5/2021) di Komplek Senayan, Jakarta. Dalam pemaparannya, Bahlil menyampaikan beberapa target yang ditugaskan kepada Kementerian Investasi untuk mengejar suntikan modal sampai Rp1.200 triliun pada tahun depan.
"Untuk target 2022, investasi kita itu sebenarnya Rp985 triliun atau maksimal Rp1.127 triliun. Tapi permintaan Bapak Presiden kepada kami itu menjadi Rp1.200 triliun," kata dia saat menyampaikan pemaparan, Senin (31/5/2021).
Ia menjelaskan, target tersebut memang naik sekitar 30 persen dibanding target 2021 yaitu mencapai Rp900 triliun. Padahal, berdasarkan rencana strategis (restra) Kementerian Investasi/BKPM 2020-2024 tahun ini target realisasi investasi sebesar Rp858,5 triliun.
"Jadi naik 30 persen. Kami mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi VI karena ini membutuhkan gizi yang kuat dan pelumas yang paten punya. Kalau tidak, ini berdampak sistemik dalam pengelolaan dalam menyelesaikan investasi," kata dia.
Usai memaparkan beberapa poin, di antaranya adalah target dan fokus program yang akan digarap untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia, Bahlil sempat dicecar oleh beberapa anggota Komisi VI DPR RI. Ia diyanya terkait kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) selama larangan mudik di tengah pandemi COVID -19.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mempertanyakan alasan Kementerian Investasi mengizinkan ribuan TKA masuk pada masa tersebut. "Yang saya protes itu momentumnya, masa masyarakat dua kali Lebaran, dua kali orang dilarang mudik. Tapi mereka [TKA] seperti dikasih jalan tol masuk Indonesia,” kata Andre.
Pernyataan soal TKA yang masuk ke Indonesia pun membuat masyarakat geram. Andre mengatakan perlu ada penjelasan yang lebih bisa diterima oleh masyarakat.
“Kan kondisinya rakyat kita dilarang mudik ya, kemudian masak jubir salah satu kementerian bilang kalau gak diizinkan [pekerja TKA masuk] nanti investasi-investasi gak akan masuk ke Indonesia. Lah, kan, sumber daya kita ada di Indonesia bukan di tempat negara dia begitu loh,” kata dia.
Belum selesai soal perkara soal TKA yang masuk ke Indonesia di masa larangan mudik lebaran, Bahlil kemudian dicecar mengenai keputusannya yang mengizinkan pabrik semen baru dibangun di Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia mengalami over supply produksi semen, akibat isu predatory pricing dan pabrik yang sudah terlalu banyak.
“Bapak tahu produksi semen kita oversupply, bapak di depan kami pernah janji tidak akan izinkan pembangunan pabrik semen baru lagi. Oversupply kita sudah sampai 42 juta ton/tahun dengan kapasitas produksi pabrik yang ada hanya di bawah 68%. Pabrik semen baru itu digunakan untuk membunuh pabrik semen yang ada, apa gimana Pak Menteri?" tanya dia.
Selain itu, Bahlil juga dicecar karena dianggap membuat struktur kerja di Kementerian Investasi/BKPM menjadi gemuk. Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, usai mendengar Bahlil mengangkat 13 jajaran eselon II dan menambah tim baru untuk mengisi divisi bernama tim ahli.
“Jangan sampai semakin gemuk makin lamban ini, jadi tambah 8 deputi kan ini," kata Darmadi mempertanyakan.
Respons Bahlil
Dalam rapat tersebut, Bahlil mulai membuka jawaban dari pertanyaan terkait TKA. Ia mengklaim, izin yang diberikan kepada TKA yang masuk ke Indonesia pada periode larangan mudik dipastikan adalah tenaga ahli dan profesional.
“TKA yang masuk itu adalah betul yang punya skill yang dibutuhkan segera dalam rangka penyelesaian pabrik. Masalah ini tidak perlu diungkapkan secara gamblang,” kata dia.
Lalu, Bahlil melanjutkan jawaban pada pertanyaan terkait keputusannya yang mengizinkan ada pabrik semen baru yang dibangun di tengah produksi semen lokal yang oversupply. “Itu adalah investasi yang berorientasi ekspor sekitar 90% jadi produknya itu diekspor 90% dan 10% nya itu untuk lokal,” jelas dia.
Dua kasus yang dibahas dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dan Menteri Investasi memang cukup serius. Misalnya TKA yang masuk ke Indonesia per Januari sampai Mei lalu mencapai 15.760 orang. Jenis proyek nasional ditetapkan berdasar pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga terkait.
Selain itu, mereka pun merupakan pekerja profesional yang dibutuhkan perusahaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya menyebut dari jenis usaha para TKA bekerja pada sektor jasa sebanyak 8.443 orang, kemudian sektor industri 7.113 orang, dan sisanya sektor maritim dan pertanian.
Kemudian berdasar level jabatan, mereka menempati posisi profesional 8.482 orang, kemudian 4.144 orang konsultan, 2.490 orang manajer, 595 orang direksi dan 49 orang sebagai komisaris.
Jawaban lain terkait oversupply semen yang disampaikan Bahlil. Kasus ini mencuat usai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pemerintah melakukan moratorium pendirian pabrik semen baru. Menurut dia, bila pabrik semen baru tetap didirikan, maka banyak buruh yang terancam kena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sebab, berlebihnya pasokan semen ketimbang adanya permintaan akan bahan tersebut yang menyebabkan harga jual semen lesu. Selain itu, adanya pembangunan pabrik semen yang baru juga akan berdampak terhadap pekerja di pabrik yang lama.
"Kalau ini dibiarkan, ribuan buruh di industri semen dalam waktu dekat ini terancam PHK. Karena keberadaan pabrik-pabrik semen yang baru mengancam keberadaan semen-semen yang ada. Sebab saat ini saja pabrik semen yang produksinya sudah over capacity di tengah permintaan pasar yang melempem," ujar Said melalui keterangan tertulis, Minggu (30/5/2021).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz