Indeks sri mulyani indrawati

Rosan menyambut baik kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan melihat kinerja dan prestasinya di bidang perekonomian.

Setelah menerima tawaran dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani memutuskan mundur dari direksi Bank Dunia. Meskipun menimbulkan banyak reaksi, Bank Dunia memahami keputusan Sri Mulyani dan perannya untuk pembangunan Indonesia.

Sri Mulyani, sebagai Menteri Keuangan yang baru dilantik, sudah langsung menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk segera menyukseskan amnesti pajak.

Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli dikabarkan akan dicopot dari jabatannya di tengah panasnya isu reshuffle kabinet. 

Dengan jabatan Menteri Keuangan yang kembali ia emban, Sri Mulyani menyatakan kesiapannya melanjutkan program pembangunan pemerintah dalam penyediaan layanan yang lebih baik bagi warga miskin dan masyarakat keseluruhan. Tak hanya itu, Sri juga akan bekerja sama dengan Bank Dunia guna mengentas kemiskinan dan pembagian kesejahteraan.

Enam tahun yang lalu, ia berurai air mata meninggalkan Kementerian Keuangan. Sri Mulyani memilih terbang ke Washington untuk mengabdi ke Bank Dunia, ketimbang menjadi bulan-bulanan ketika menyelamatkan Bank Century. Kini, Sri Mulyani mendapatkan amanat jabatan yang sama.

Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan perombakan kabinet baru jilid II, Rabu (27/7/2016).

World Bank Managing Director and Chief Operating Officer Sri Mulyani memberikan kuliah menyoroti tingginya angka kesenjangan ekonomi, belum meratanya kualitas pendidikan di Indonesia hingga kesetaraan gender yang dialami perempuan yang bisa menghambat potensi pertumbuhan jangka panjang Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana tingkatkan nilai investasi yang masuk di kementerian yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti ini. Tahun ini KKP targetkan Rp15 triliun investasi masuk ke KKP.

Direktur Pengelola Grup Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati menyatakan Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat guna mengatasi permasalahan lahan hutan dengan membuat moratorium konsesi lahan gambut. Kendati demikian, keputusan tersebut perlu diikuti dengan reformasi yang dapat menghentikan dorongan melakukan konversi hutan dan lahan.