Profil RM Margono Kakek Prabowo yang Jadi Pahlawan Nasional

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada kakeknya, Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Margono menjadi satu dari 19 tokoh yang menerima gelar tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93.TK/Tahun 2026.

RM Margono dikenal sebagai pendiri sekaligus direktur utama pertama Bank Negara Indonesia (BNI). Selain berkiprah di bidang perbankan, ia juga pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama setelah Indonesia merdeka.

RM Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Ia berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang memiliki hubungan sejarah dengan perjuangan melawan kolonialisme Belanda.

Silsilah keluarga Margono disebut memiliki hubungan dengan Raden Joko Kaiman, tokoh yang dikenal sebagai pendiri Banyumas sekaligus bupati pertama wilayah tersebut. Keluarganya juga memiliki kaitan dengan keturunan bangsawan yang pernah berjuang dalam Perang Jawa melawan Belanda.

Rekam Jejak RM Margono

Margono mulai mengenyam pendidikan pada 1901 di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar pada masa kolonial Belanda. Setelah lulus pada 1907, ia melanjutkan pendidikan di Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang, yaitu sekolah yang mempersiapkan penduduk pribumi untuk menjadi pegawai pemerintahan.

Ia menyelesaikan pendidikan di OSVIA pada 1911. Setelah itu, Margono mulai bekerja sebagai pegawai negeri sipil di departemen kepolisian sebelum akhirnya meniti karier di bidang perkreditan dan perbankan.

Pada 1917, Margono bergabung dengan Volkscredietwezen, lembaga perkreditan rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pekerjaannya berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan sistem kredit bagi masyarakat.

Kariernya berkembang setelah mengikuti pendidikan untuk menjadi inspektur adjutan di Batavia pada 1921. Ia kemudian mendapat penugasan ke Madiun dan Malang sebelum ditempatkan sebagai inspektur di Batavia pada 1927.

Pengalaman Margono di bidang perkreditan semakin luas ketika ia mendapat kesempatan bertugas di Eropa. Pada 1937 hingga 1938, ia menjalankan penugasan di Kementerian Koloni Belanda di Den Haag. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menghadiri Kongres Koperasi pada 1938 sebagai perwakilan Hindia Belanda.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, Margono bekerja di kementerian dalam negeri pemerintahan pendudukan Jepang, khususnya pada bagian koperasi. Pengalaman panjangnya di bidang administrasi pemerintahan dan perkreditan kemudian menjadi bekal ketika Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan.

Menjadi Anggota BPUPKI dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung

Menjelang kemerdekaan Indonesia, Margono diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Ia tercatat sebagai anggota ke-62 lembaga tersebut.

BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. Keterlibatan Margono dalam lembaga ini menjadi salah satu bagian dari kiprahnya dalam masa persiapan kemerdekaan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Margono dipercaya menduduki jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Ia diangkat pada 25 September 1945 dan menjadi ketua pertama lembaga tersebut. Namun, ia hanya menjabat sekitar dua bulan sebelum mengundurkan diri.

Setelah meninggalkan jabatan tersebut, Margono mulai memusatkan perhatian pada gagasan pembentukan bank nasional. Ia menilai Indonesia membutuhkan lembaga keuangan milik sendiri untuk mendukung kedaulatan ekonomi negara yang baru merdeka.

Mendirikan Bank Negara Indonesia pada 1946

Salah satu kontribusi terbesar Margono bagi Indonesia adalah mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI). Gagasan pembentukan bank nasional itu berawal dari keinginannya membangun lembaga perbankan yang dapat mendukung perekonomian Indonesia setelah lepas dari pemerintahan kolonial.

Pada awalnya, Margono menyampaikan usulan pembentukan bank tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Surachman Tjokroadisurjo. Namun, usulannya belum mendapat persetujuan karena pemerintah saat itu lebih mempertimbangkan nasionalisasi De Javasche Bank, bank sentral peninggalan kolonial Belanda.

Margono kemudian membawa gagasan tersebut kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta. Hatta menyetujui usulan pembentukan bank nasional dan menandatangani proposal yang diajukan Margono.

Setelah memperoleh dukungan, Margono melakukan berbagai persiapan, termasuk mengumpulkan dana untuk mendirikan bank. Ia mendatangi sejumlah kota di Pulau Jawa untuk menghimpun modal, termasuk dari masyarakat yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga merekrut tenaga kerja dan menyiapkan kantor operasional di Jakarta.

Namun, meningkatnya kehadiran pasukan Belanda membuat kegiatan pemerintahan Indonesia di Jakarta semakin sulit. Kantor bank kemudian dipindahkan ke Yogyakarta.

BNI didirikan pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Margono kemudian ditunjuk sebagai direktur utama pertama pada 15 Juli 1946. BNI selanjutnya diresmikan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946.

Margono dipercaya menjadi presiden sekaligus direktur utama pertama bank tersebut. Pendirian BNI menjadi salah satu langkah penting dalam membangun sistem keuangan nasional setelah Indonesia merdeka.

Margono mengakhiri masa jabatannya sebagai pimpinan BNI pada Oktober 1953. Setelah itu, ia masih dipercaya menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Pengawas BNI berdasarkan keputusan pemerintah yang berlaku mulai 1 November 1953.

Terlibat dalam Perjuangan Diplomasi Mempertahankan Kemerdekaan

Perjuangan Margono tidak hanya berlangsung melalui pembentukan lembaga keuangan. Ia juga terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika Belanda kembali berusaha menguasai wilayah Indonesia setelah proklamasi.

Pada 1948, Margono sempat ditangkap dan dipenjara oleh pasukan Belanda setelah Agresi Militer Belanda II atau Operasi Kraai. Setelah dibebaskan, ia kembali terlibat dalam perjuangan diplomasi Indonesia.

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Margono juga terlibat dalam upaya diplomasi Indonesia dengan Belanda. Ia tercatat mengikuti proses perundingan yang berlangsung pada masa mediasi Komisi Tiga Negara (KTN), serta terlibat dalam perundingan Roem-Royen dan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

KMB menjadi salah satu perundingan penting yang membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Dalam proses tersebut, Margono turut berkontribusi sebagai bagian dari delegasi Indonesia sebelum kemudian digantikan oleh putranya, Sumitro Djojohadikusumo.

Setelah Indonesia memasuki masa kemerdekaan, Margono juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dari Partai Indonesia Raya. Pada 1951, ia dipercaya memimpin Bank Industri Negara hingga 1953.

Ayah Sumitro Djojohadikusumo dan Kakek Prabowo

RM Margono merupakan ayah dari Sumitro Djojohadikusumo, ekonom Indonesia yang pernah menduduki sejumlah jabatan penting di pemerintahan. Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan serta Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Margono juga memiliki dua putra bernama Soebianto Djojohadikusumo dan Soejono Djojohadikusumo. Keduanya gugur dalam Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946.

Nama kedua putranya kemudian diabadikan dalam nama cucu Margono, yakni Prabowo Subianto dan Hashim Sujono Djojohadikusumo. Prabowo merupakan putra Sumitro sekaligus cucu Margono.

Akhir Hayat dan Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional

Margono menghabiskan sebagian masa hidupnya di luar negeri setelah putranya, Sumitro Djojohadikusumo, terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Ia dan keluarganya kemudian kembali ke Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno pada 1966.

Pada 1973, Margono menerbitkan memoar berjudul Reminiscences from 3 Historical Periods: A Family Tradition Put in Writing. Buku tersebut berisi catatan pengalaman hidup dan perjalanan keluarganya dalam tiga periode sejarah Indonesia.

Margono meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya dimakamkan di makam keluarga Djojohadikusumo di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.