tirto.id - Presiden Jokowi ingin agar komunikasi publik dalam upaya vaksinasi dilakukan secara baik. Akan tetapi, Jokowi berencana tidak semua informasi dibuka ke publik, salah satunya soal harga vaksin.
Dalam rapat terbatas secara tatap muka di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020), Jokowi ingin pemerintah memperhatikan betul soal poin-poin yang disampaikan ke publik atau tidak. Beberapa penekanan Jokowi adalah informasi halal-haram vaksin, proses distribusi, hingga kualitas vaksin. Namun beberapa poin mungkin tidak perlu dibuka, salah satunya harga.
"Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," kata Jokowi, Senin.
Jokowi juga ingin publik mendapatkan penjelasan yang baik soal pihak-pihak penerima vaksin. Mantan Walikota Solo itu ingin ada penjelasan siapa yang berhak mendapatkan vaksin gratis dan siapa yang harus berbayar.
Menurut Jokowi, vaksin gratis diserahkan kepada Kementerian Kesehatan sementara vaksin berbayar diserahkan pada Kementerian BUMN. Kemudian, pemerintah perlu menjelaskan siapa penerima vaksin pertama dan alasan penerimaan.
"Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit," kata Jokowi.
Jokowi menekankan penyampaian komunikasi publik yang tepat perlu dilakukan agar masyarakat tidak salah paham. Ia pun menyinggung buruknya komunikasi UU Cipta Kerja hingga menimbulkan perlawanan.
"Jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. kalau komunikasinya kurang baik bisa Kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," kata Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
