tirto.id - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Mulyanto menyebut pemerintah lemah menghadapi produsen minyak goreng sawit (MGS) yang membangkang. Ia bilang pemerintah tak berani menindak tegas pengusaha yang melanggar aturan.
Mulyanto menilai pemerintah hanya bisa mengimbau dan menyindir pengusaha. Padahal dengan kewenangan yang ada, seyogianya pemerintah dapat menindak pengusaha nakal tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI itu menerangkan bahwa negara mempunyai mandat secara struktural yang bersifat memaksa. Kemudian memiliki regulasi, aparat penegak hukum, aparat pajak, sistem insentif dan disinsentif dalam rangka menegakkan aturan main bernegara.
“Semua harus dikerahkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan mereka. Negara tidak boleh terlihat lemah dan kalah di hadapan pengusaha MGS nakal. Ini soal marwah negara,” tegas Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diperoleh Tirto pada Senin, (11/4/2022).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melaporkan saat ini baru 75 dari 81 perusahaan yang terdaftar sebagai produsen minyak goreng sawit curah. Sebanyak 55 perusahaan di antaranya telah memproduksi MGS curah.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyindir agar perusahaan swasta jangan menjadi orang asing di negeri sendiri lantaran tidak mau membantu kesusahan masyarakat untuk memproduksi MGS curah
“Ini kan lucu. Melihat pelanggaran yang ada, pemerintah cuma bisa mengimbau atau menyindir-nyindir,” ujar Mulyanto.
Mulyanto mengutip laporan Kementerian Perindustrian yang mengklaim seluruh perusahaan pemilik nomor registrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) telah mengalokasikan minyak goreng curah sekitar 2 kali lipat dari kebutuhan harian nasional atau 14.000 ton per hari. Sementara kebutuhan MGS curah per hari hanya 7 ribu-8 ribu ton.
Mulyanto mengatakan sekarang baru ketahuan kalau data yang ada selama ini hanya sekedar perkiraan alias prediksi yang jauh dari akurat.
Menurut dia, data mutakhir memperlihatkan produksi MGS curah hanya 4 ribu ton per hari atau setengah dari kebutuhan masyarakat. Apalagi saat bulan Ramadan, kebutuhan MGS curah diperkirakan meningkat.
“Jadi jangan heran kalau harga MGS curah masih di angka Rp19.950 per kg (data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 10 April 2022) jauh di atas HET (harga eceran tertinggi) yang Rp15.500 per kg. Kalau begini cara kerja pemerintah wajar kalau dipermainkan mafia MGS,” imbuh dia.
Mulyanto menambahkan dengan terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) MGS Curah, semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pengusa nakal. Ia mengatakan bila perlu umumkan ke publik nama-nama perusahaan nakal tersebut mendapat sanksi sosial.
Penulis: Farid Nurhakim
Editor: Gilang Ramadhan
