tirto.id - PT Pertamina (Persero) saat ini sedang mengkaji roadmap atau peta jalan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis Pertalite dan Solar. Pembelian jenis bahan bakar itu nantinya bakal menggunakan aplikasi MyPertamina.
"Yang utama saat ini adalah penentuan kriteria penerima BBM bersubsidi," kata Pjs Corporate Secretary Pertamina Niaga, Irto Ginting kepada Tirto, Rabu (22/6/2022).
Kriteria penerima BBM bersubsidi diatur melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian Pertalite. Di samping Perseroan juga menyiapkan roadmap tersebut.
"Saat ini [revisi PP 19/2014] masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, secara kesiapan infrastruktur Pertamina belum maksimal untuk menuju ke digitalisasi. Bahkan dirinya pesimistis implementasi ini bisa dilakukan pada tahun ini.
"Banyak PR-nya [pekerjaan rumah]. Ini yakin bisa diaplikasikan tahun ini? saya bilang saya tidak yakin," kata Mamit kepada Tirto, Jumat (10/6/2022).
Mamit mengatakan, paling tidak perlu dipersiapkan oleh pemerintah dan Pertamina sekarang adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur dasarnya. Kemudian mekanismenya, mulai dari pendataan hingga proses validasinya ketika implementasi ini berlaku bakal seperti apa.
"Saya kira pemerintah juga harus turun ke bawah dalam hal ini ke desa mengecek warga. Misal si A perekonomian layak atau tidak mendapatkan subsidi," katanya.
Menurutnya, pengecekan di lapangan perlu dilakukan karena kadang-kadang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dimiliki oleh Kementerian Sosial suka salah. Sehingga pemerintah daerah melalui kelurahan dan desa ikut serta verifikasi di lapangan.
Lebih jauh, Mamit melihat kendala lain implementasi pembelian BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina adalah kurangnya infrastruktur telekomunikasi. Karana, di daerah di dekat Jakarta saja susah mendapatkan sinyal, apalagi daerah jauh dari ibu kota.
"Oleh karena itu pemerintah jika serius ingin lakukan digitalisasi dengan melakukan pembatasan melalui mekanisme digitalisasi ini harus bangun infrastruktur dulu pastikan dari sinyal, telekomunikasi sudah bagus sampai ke daerah daerah," jelasnya.
Jika infrastruktur di atas sudah cukup memadai, maka BBM bersubsidi ini otomatis akan dinikmati oleh masyarakat-masyarakat berada di pelosok daerah. Terlebih, kata dia, masih banyak masyarakat di daerah terpencil berhak mendapatkan subsidi ini.
"Di pelosok sana justru masyarakat berhak mendapatkan ini berada di wilayah cukup jauh," ujarnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
