tirto.id - Pemerintah melarang pengusaha memotong gaji karyawan untuk ganti biaya vaksinasi mandiri yang rencananya dijalankan perusahaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan vaksin bagi karyawan harus tetap diberikan secara gratis karena pengadaan vaksin tidak boleh menjadi ajang komersialisasi.
“Untuk perusahaan yang mengadakan program vaksin bagi karyawannya, tidak diperkenankan untuk memungut bayaran atau melakukan pemotongan gaji,” ucap Airlangga dikutip dari situs web Kemenko Perekonomian, Senin (25/1/2021).
Airlangga mengatakan meski sebagian perusahaan ingin menerapkan vaksin mandiri, pemerintah memastikan permintaan dunia usaha itu tidak akan mengurangi jatah vaksin gratis.
Ia bilang pemerintah tetap konsisten menyediakan kebijakan vaksin gratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menambahkan pemerintah telah menyediakan sekurang-kurangnya anggaran sebesar Rp66,5 triliun sampai dengan Rp73,3 triliun. Jumlah anggaran itu diperkirakan cukup untuk melakukan pengadaan 426,8 juta dosis vaksin dari berbagai produsen yang akan disalurkan secara gratis bagi masyarakat.
Pembicaraan vaksin mandiri ini bermula saat dunia usaha terutama yang diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengajukan agar mereka bisa membeli sendiri vaksin COVID-19. Dengan membeli sendiri, mereka berharap dapat melakukan vaksinasi kepada karyawannya secara mandiri tanpa menunggu tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.
Presiden Joko Widodo pun membuka peluang agar pengusaha dapat memperoleh akses vaksin mandiri. Gagasan itu katanya akan segera diputuskan untuk mempercepat realisasi vaksinasi COVID-19.
"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan Pak bisa nggak kita vaksin Mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan. Karena apa? Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri, kenapa tidak?" kata Jokowi dalam acara Kompas CEO Forum yang disiarkan secara daring, Kamis (21/1/2021).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Zakki Amali
