tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan tak ada seorang pun dokter kepresidenan yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan calon presiden dan wakil presiden, termasuk Mayjen TNI Terawan Agus Putranto alias dokter Terawan. Terawan adalah dokter yang sempat jadi bahan perbincangan publik karena mempraktikkan terapi brainwash.
Tim kesehatan yang akan memeriksa capres dan cawapres berasal dari sejumlah ahli dan ditunjuk atas saran Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Ketua KPU RI Arief Budiman berkata, penyelenggara pemilu telah bertemu pengurus Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto untuk memastikan kesiapan pemeriksaan kesehatan capres-cawapres. Masa pemeriksaan kesehatan kandidat di pilpres 2019 akan dilakukan pada 5 sampai 13 Agustus 2018.
"Kemarin kami sudah bertemu RSPAD. Ruangannya sudah diperbaiki, semua alatnya baru. Sudah ketemu kepala rumah sakit dan dokternya. Timnya rekomendasi dari IDI. Bukan [dokter kepresidenan]. Tidak boleh itu," ujar Arief di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (8/8/2018).
Berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018, ada puluhan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap capres-cawapres. Pemeriksaan mencakup kesehatan jiwa, jasmani, penunjang dan pemeriksaan laboratorium.
Arief memastikan kesiapan RSPAD untuk memeriksa kesehatan para capres-cawapres. Pengelola rumah sakit bahkan disebutnya sudah menyiapkan jalur dan ruangan khusus untuk pemeriksaan nanti.
"Saya lihat semua sudah siap. Bukan hanya siap, bahkan area pemeriksaan rumah sakit ruangan itu sudah dikosongkan mulai kemarin.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi menyebut Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan capres-cawapres pemilu 2019 adalah Dokter Danardi Sosrosumihardjo. Danardi merupakan dokter yang biasa bertugas di Rumah Sakit Premier Jatinegara.
Danardi akan didampingi Ketua Tim Pengarah Prof dr Errol U Hutagalung dan Ketua Tim Pelaksana Dr Astronias Awusi.
Menurut Adib, tim pemeriksa kesehatan akan terdiri dari perwakilan perhimpunan spesialis terkait, sesuai dengan standar yang ditetapkan KPU RI.
"[Nama-nama dokter] masih usulan dari kami saja, menunggu SK dari KPU. Biasanya usulan sih tidak diubah, tapi di-SK-kan oleh KPU," ujar Adib.
Penulis: Lalu Rahadian
Editor: Rio Apinino
