tirto.id - Keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektar Prabowo Subianto belum juga meredakan situasi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto justru menyinggung nama Amien Rais terkait masalah tersebut.
Hasto yang merupakan sekretaris tim sukses Jokowi-Ma'ruf Amin ini menegaskan ucapan capres nomor urut 01 dalam debat kedua Pilpres 2019 membungkam Prabowo.
Dengan pernyataan Jokowi terkait lahan yang dimiliki Prabowo, maka hal itu menunjukkan politik pertanahan yang berbeda dari kedua capres. Hasto menegaskan, Jokowi tidak membagi-bagi lahan, sedang Prabowo malah menguasai lahannya sendiri.
"Sebab sosok seperti Prabowo dengan tanahnya yang begitu luas, dan demikian halnya dengan Amien Rais dengan lahan-lahannya di Yogyakarta langsung mati kutu dan jargon kampanye tanah dikuasai elit pun menjadi tidak laku, dipatahkan oleh politik pertanahan kerakyatan Jokowi tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2/2019).
Hasto juga menegaskan bahwa kebijakan sertifikasi lahan adalah bukti Jokowi berpihak kepada rakyat. Dengan kebijakan tersebut, maka rakyat bisa memanfaatkan lahan tanpa rasa khawatir.
"Pemimpin baik menempatkan hak rakyat atas tanah sebagai prioritas. Selamat tinggal jargon Prabowo. Sebab ternyata dia menjadi bagian dari segelintir elit yang menguasai lahan yang begitu luas tersebut," ucap Hasto.
Padahal, JK mengatakan lahan industri seluas 220.000 hektar yang dibeli Prabowo di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan atas seizinnya, Prabowo membeli lahan tersebut senilai 150 juta dolar AS secara tunai.
"[Prabowo bayar] 150 juta dolar AS, itu yang dia beli itu [lahan] kredit macet. Dan tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor. Bahwa dia punya itu ya otomatis saja. Sinar Mas punya, di Riau, di Palembang, atau perusahaan lainnya," kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Prabowo meminta ijin kepada JK, yang saat itu baru dilantik sebagai Wapres dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk membeli lahan hutan industri tersebut karena ingin berbisnis perusahaan kertas.
"Itu 2004 awal, mungkin baru dua minggu saya menjabat Wapres. Tapi artinya waktu itu saya obyektif ya, dengan rencana bisnis yang benar waktu itu dan sanggup bayar 'cash'," jelasnya.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
