tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membuka peluang membentuk pengawas media sosial, alasannya lantaran konten medsos yang meresahkan.
Budi Arie berujar sejauh ini baru ada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan itu pun hanya mengawasi konten penyiaran televisi maupun radio. Sementara belum ada lembaga atau tim yang mengawasi media sosial seperti Facebook atau TikTok.
Ia juga menginginkan Kominfo berinovasi dan berkembang mengikuti kemajuan teknologi agar menghasilkan penanganan konten medsos yang lebih antisipatif.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) merespons soal perombakan dan rencana Budi Arie. PBHI menilai perombakan kabinet Jokowi justru memperburuk akhir hayat kepemimpinannya.
"Benar saja, Menkominfo Budi Arie Setiadi langsung bicara soal pengawasan terhadap media sosial. Istilah “pengawasan” dimaknai pada era otoriter orde baru sebagai tindakan untuk membungkam “suara publik”, yang sudah dalam kondisi kritis di tangan Presiden Jokowi akibat kriminalisasi aktivis HAM," kata Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani, Selasa, 18 Juli 2023, dalam keterangan tertulis.
"Belum lagi Wamenkominfo Nezar Patria, yang sebelumnya mendorong laporan terhadap Tempo kepada Dewan Pers akibat siniar yang membahas Menteri BUMN Erick Thohir. Paket maut anti kebebasan berekspresi dan berpendapat yang menjadikan Kominfo seperti Departemen Penerangan di era orde baru," lanjut Julius.
PBHI menegaskan Jokowi perlu menjadikan kapasitas dan kompetensi sebagai syarat untuk memilih pejabat publik. Dengan demikian, negara dapat diurus secara baik demi menjaga keberlangsungan demokrasi.
Jokowi resmi melantik Ketua Umum relawan Projo, Budi Arie Setiadi menjadi Menkominfo pengganti Johnny G. Plate. Plate diketahui tersandung kasus dugaan korupsi proyek BTS. Sebelum menjabat Menkominfo, Budi Arie merupakan Wamendes PDTT. Jokowi juga melantik wartawan senior Nezar Patria menjadi Wakil Menkominfo.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Fahreza Rizky
