tirto.id - Salah satu pembahasan dari pertemuan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Minggu, 11 Oktober 2026 adalah tentang pemulihan Gaza, Palestina. Kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Hubungan Indonesia–Mesir
Hubungan Indonesia dan Mesir memiliki akar sejarah yang panjang dan kedekatan yang kuat, terutama dalam bidang politik, agama, pendidikan, dan hubungan antarmasyarakat. Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni secara de facto pada 22 Maret 1946 dan secara de jure pada 10 Juni 1947.
Pengakuan tersebut memiliki arti penting bagi perjuangan diplomasi Indonesia yang ketika itu sedang berusaha memperoleh legitimasi internasional sebagai negara merdeka. Dukungan Mesir juga membantu membuka jalan bagi pengakuan negara-negara Arab lainnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Karena itu, hubungan kedua negara tidak sekadar didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi, tetapi juga memiliki ikatan historis yang kuat.
Kedekatan Indonesia dan Mesir juga terlihat dari perkembangan pemikiran keagamaan di kedua negara. Indonesia dan Mesir memiliki tradisi Islam moderat yang menekankan pentingnya keseimbangan, toleransi, dan kehidupan beragama yang damai.
Di Indonesia, tradisi tersebut antara lain berkembang melalui organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sedangkan di Mesir salah satu pusat pengembangannya adalah Universitas Al-Azhar di Kairo. Lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia. Kesamaan orientasi keagamaan ini menjadi salah satu modal sosial yang memperkuat hubungan kedua negara, meskipun masing-masing memiliki pengalaman sejarah dan dinamika politik yang berbeda.
Hubungan pendidikan menjadi bukti lain dari kedekatan Indonesia dan Mesir. Universitas Al-Azhar telah lama menjadi salah satu tujuan utama masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman.
Saat ini, jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Mesir diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu orang, dengan sebagian besar belajar di Al-Azhar. Para lulusan universitas tersebut, yang dikenal sebagai Azhari, memiliki kontribusi penting dalam perkembangan pendidikan Islam, dakwah, dan penyebaran pemahaman Islam moderat di Indonesia. Mereka berkiprah sebagai ulama, akademisi, pendidik, dan tokoh masyarakat. Hubungan pendidikan ini juga berlangsung secara timbal balik melalui kehadiran mahasiswa Mesir yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi Indonesia.
Kedekatan kedua negara semakin terlihat melalui hubungan antarmasyarakat atau people-to-people relations. Selain banyaknya mahasiswa Indonesia yang tinggal di Mesir, terdapat jaringan alumni Al-Azhar yang tersebar di berbagai daerah Indonesia dan memiliki hubungan berkelanjutan dengan masyarakat Mesir. Interaksi sosial tersebut juga berkembang melalui perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Mesir, yang turut memperkuat hubungan kekeluargaan lintas negara.
Ikatan sejarah, pendidikan, agama, dan keluarga ini merupakan modal penting bagi pengembangan kerja sama bilateral, termasuk dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jaringan Azhari, misalnya, dapat dilibatkan untuk mendukung komunikasi sosial, kerja sama pendidikan, dan kegiatan kemanusiaan antara Indonesia dan Mesir.
Kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia
Kunjungan Presiden Abdel Fattah El-Sisi ke Indonesia pada 10–11 Oktober 2026 merupakan babak lanjutan dari penguatan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan kenegaraan yang meriah ketika Presiden El-Sisi tiba di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 11 Oktober 2026. Iring-iringan pasukan berkuda dan pengawalan kendaraan resmi menyertai kedatangannya, sementara ribuan pelajar dan masyarakat mengibarkan bendera Indonesia dan Mesir di sepanjang kawasan Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Penyambutan tersebut memperlihatkan penghormatan diplomatik Indonesia kepada Mesir sebagai salah satu mitra penting di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Pertemuan kedua presiden menghasilkan empat nota kesepahaman yang mencakup rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, dinas, dan khusus, kerja sama statistik, serta kerja sama kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan strategis Indonesia–Mesir yang telah disepakati pada April 2025.
Kedua pemimpin juga membahas penguatan hubungan diplomatik dan koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun internasional. Dengan begitu, kunjungan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghasilkan sejumlah instrumen kerja sama yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua negara.
Dalam bidang ekonomi, Indonesia dan Mesir sepakat mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan pengembangan kerja sama ekonomi yang lebih luas. Kedua negara membahas rencana pembentukan Economic Partnership Agreement (EPA), peluang pengembangan dana investasi bersama, serta peningkatan hubungan perdagangan dengan target mencapai 5 miliar dolar AS pada 2030.
Mesir memiliki posisi geografis yang strategis sebagai penghubung kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Eropa melalui Terusan Suez. Sementara itu, Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kerja sama ekonomi kedua negara memiliki peluang untuk berkembang melalui perdagangan, investasi, industri, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam bidang pertahanan, kedua presiden membicarakan penguatan kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan latihan militer, serta pertukaran keahlian dan pengalaman antarangkatan bersenjata. Kerja sama pertahanan tersebut memiliki arti penting karena Indonesia dan Mesir sama-sama memiliki pengalaman dalam misi pemeliharaan perdamaian internasional.
Mesir juga merupakan negara yang memiliki posisi strategis bagi akses kemanusiaan menuju Gaza, khususnya melalui kawasan perbatasan Rafah. Oleh karena itu, penguatan hubungan pertahanan Indonesia–Mesir seharusnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan kemampuan militer, tetapi juga dapat diperluas untuk mendukung operasi kemanusiaan, penanganan bencana, dan pemulihan wilayah yang terdampak konflik.
Sikap Indonesia–Mesir tentang Gaza
Indonesia dan Mesir memiliki kesamaan sikap dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan membentuk negara yang berdaulat. Dalam pertemuan di Istana Merdeka, kedua presiden menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui diplomasi dan pelaksanaan solusi dua negara atau two-state solution. Keduanya juga menyampaikan keprihatinan terhadap kekerasan yang terus berlangsung di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, serta menolak pemindahan paksa penduduk Palestina dari tanah mereka.
Bagi Indonesia, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menolak penjajahan. Sementara bagi Mesir, stabilitas Gaza berkaitan langsung dengan keamanan kawasan dan kepentingan nasionalnya. Kesamaan kepentingan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperkuat kerja sama kedua negara dalam membantu pemulihan Gaza.
Salah satu bentuk kerja sama yang perlu dipertimbangkan, bagi saya adalah pembentukan operasi militer kemanusiaan Indonesia–Mesir untuk Gaza. Operasi ini bukan dimaksudkan sebagai pengerahan kekuatan militer untuk berperang, melainkan sebagai penggunaan kapasitas militer dalam mendukung bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi wilayah pascakonflik. Personel militer kedua negara, khususnya satuan kesehatan, teknik, logistik, dan konstruksi, dapat bekerja sama dalam pembangunan kembali rumah sakit, sekolah, fasilitas air bersih, jalan, serta infrastruktur publik yang mengalami kerusakan.
Indonesia memiliki pengalaman dalam operasi militer selain perang dan misi perdamaian internasional, sedangkan Mesir mempunyai kedekatan geografis dengan Gaza dan kemampuan logistik yang dapat mendukung pelaksanaan bantuan. Operasi tersebut harus dilaksanakan berdasarkan mandat hukum yang jelas, persetujuan pihak-pihak terkait, koordinasi dengan otoritas Palestina dan lembaga kemanusiaan internasional, serta prinsip perlindungan warga sipil.
Peluang kerja sama tersebut semakin terbuka karena Indonesia dan Mesir sama-sama menjadi bagian dari Board of Peace, sebuah forum internasional yang dibentuk untuk mendukung proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza. Keanggotaan kedua negara dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan pembentukan mekanisme bersama yang melibatkan unsur militer, tenaga kesehatan, teknisi, dan lembaga kemanusiaan dalam mempercepat pemulihan Gaza.
Dalam konteks ini, hubungan historis, kedekatan masyarakat, serta kemitraan strategis Indonesia–Mesir seharusnya dapat diterjemahkan menjadi kerja sama kemanusiaan yang lebih nyata. Gaza tidak hanya membutuhkan pernyataan solidaritas dan bantuan darurat, tetapi juga tindakan bersama untuk membangun kembali kehidupan rakyat Palestina. []
Penulis adalah Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UIN Jakarta.
Editor: Nuran Wibisono
Masuk tirto.id


































