tirto.id - Peraih Nobel Ekonomi 2024, James A Robinson, enggan dimintai tanggapan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling besar daripada program lain.
Hal ini terjadi saat James menjadi pembicara dalam diskusi mengenai institusi, reformasi ekonomi, dan masa depan Indonesia bersama Dewan Ekonomi Nasional dan Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Semula, James ditanyakan apakah pemerintah RI dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen, jika program MBG justru mendapat alokasi anggaran dari APBN paling banyak.
Ia mengaku memang sempat meraih Nobel Ekonomi. Akan tetapi, James mengaku tidak dapat menjawab pertanyaan seputar MBG. Tujuannya ke Indonesia, kata dia, hanya ingin bertukar gagasan.
"Saya mungkin memiliki hadiah Nobel, tetapi saya sangat sadar akan batasan dan ketidaktahuan saya tentang banyak topik. Jadi, saya bukan salah satu dari orang-orang seperti Jeffrey Sachs yang berkeliling dunia memberi tahu semua orang apa yang harus dilakukan," sebutnya.
"Saya tidak dalam bisnis itu. Saya di sini untuk melakukan pertukaran ide yang jujur. Saya dapat memberitahu Anda tentang apa yang saya tahu, tentang bukti yang saya tahu, tentang pengalaman saya," lanjut James.
Di satu sisi, ia menyatakan, siswa memang dapat kehilangan fokus ketika datang ke sekolah dalam keadaan lapar.
James turut mencontohkan, mantan Menteri Pendidikan Inggris, Margaret Thatcher, yang menghapus kebijakan susu gratis untuk para siswa. Padahal, ia mengakui susu merupakan hal yang bagus untuk tumbuh kembang murid.
"Anda tahu, susu sekolah sangat penting bagi anak-anak untuk belajar, susu sekolah, saya mendapat manfaat dari susu sekolah," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, James menyarankan Indonesia agar memiliki partai politik opisisi. Ia meyakini parpol oposisi bakal menjadi penyeimbang kekuasaan.
Dengan demikian, melalui oposisi, pemerintah yang memiliki kuasa disebut dapat menerima banyak masukan.
"Harus ada keinginan untuk membentuk partai politik oposisi, untuk bersaing. Anda tahu, [untuk] merumuskan kebijakan institusi. Anda butuh prinsip, Anda butuh oposisi, Anda butuh akuntabilitas," ungkapnya.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id







































