tirto.id - Masa kampanye pemilihan umum (pemilu) biasanya menjadi momen bagi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) alat peraga kampanye untuk meraup cuan. Namun, hal itu nampaknya tidak dirasakan oleh UKM pada masa kampanye tahun ini.
Salah seorang pedagang di Pasar Tanah Abang, Dody Ariyanto, mengeluhkan omzet yang sangat terpukul turun akibat lesunya pesanan. Jika biasanya ia bisa mendapatkan hingga Rp20 juta per hari, kini turun hingga sekitar 70 persen.
Dody mengatakan, penurunan omzet itu diduga dipengaruhi oleh pembelian atribut peraga kampanye dari luar negeri. Namun, penjualannya tidak dilakukan secara terang-terangan dengan cara dijajakan langsung di toko, melainkan langsung dikirim dari luar negeri ke alamat peserta Pemilu.
“Hanya mendengar dari mulut ke mulut tapi kita tahu lah karena memang barang yang dari luar itu masuk dengan harga murah. Hanya saja, kita memang tidak mau mencari tahu sampai ke sana lah, kita berjualan saja,” ujar dia dikutip Antara, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Pembelian alat kampanye terutama kaos, diakuinya tidak hanya terjadi pada masa kampanye Pemilu 2024 saja namun sudah terjadi sejak masa kampanye yang lalu-lalu.
Kementerian Koperasi dan UKM menduga adanya impor atau pembelian alat kampanye Pemilu yang berasal dari luar negeri. Hal ini disinyalir menjadi salah satu penyebab omzet UMKM penjual atribut kampanye turun hingga 90 persen.
“Beberapa Pemilu yang kemarin yang 5 atau 10 tahun lalu banyak pemesanan barang-barang ke UMKM. Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius.
Yulius menuturkan pemesanan alat kampanye dari luar negeri tersebut masih merupakan dugaan karena isu tersebut didapatkannya usai melakukan wawancara kepada 15 orang pelaku UMKM yang berjualan di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen, Jakarta.
Praktik pembelian alat peraga kampanye seperti kaos, kemeja, jaket atau topi tersebut disebutnya sebagian besar dilakukan melalui e-commerce.
“Datanya tidak ada. Kita lihat, datanya tidak ada. Jadi beli online, misalnya barang dari Cina mereka (tambah) gambar Garuda dengan distempel, gambar atau lambang PDIP distempel,” ucapnya.
Selain karena harga yang ditawarkan penjual dari luar negeri lebih murah, Yulius juga menduga peserta Pemilu yang sudah memesan produk untuk kampanye melalui pelaku usaha mitra dari partai tersebut juga menjadi penyebab kampanye tidak berdampak signifikan pada pengusaha dalam negeri.
Hal senada disampaikan oleh Ketua IPKB (Indonesia Pengusaha Konfeksi Berkarya) Nandi Herdiaman yang menuturkan bahwa kampanye Pemilu 2024 ini tidak berdampak pada pelaku UMKM.
“Sampai saat ini memang ada, bukan tidak ada, ada (pemesanan) tapi masih kurang. Dulu saat musim kampanye tahun 2019, tiga bulan sebelumnya sudah ada order dari 4 juta sampai 15 juta hanya dari partai. Sekarang, jutaan itu tidak sampai. Hanya puluhan ribu saja itu pun bukan dari partai hanya dari caleg,” sebutnya.
IPKB pun telah membantu mendorong penjualan sejak enam bulan terakhir dengan membekali para anggota atau penjual yang tergabung dalam organisasi untuk berjualan secara online.
“Kami juga menggandeng marketplace seperti Shopee untuk membantu para pelaku konveksi bisa tetap berjualan online. Ini upaya kami agar tetap bertahan di era digitalisasi saat ini,” kata Nandi.
Editor: Anggun P Situmorang
