tirto.id - Prabowo Subianto keok di DKI Jakarta dalam laga Pemilihan Presiden (Pilpres) lima tahun lalu. Ketua Dewan Pembina Gerindra itu hanya mendapat 47 persen suara. Sedangkan lawannya, Joko Widodo (Jokowi), meraup 53 persen suara. Sekarang keduanya berhadapan lagi Pilpres 2019 dan Prabowo kehilangan satu organisasi pendukungnya di DKI Jakarta: Forum Betawi Rempug (FBR).
Besok Minggu (10/3) Forum Betawi Rempug (FBR) dikabarkan akan menyatakan deklarasi dukungannya kepada Jokowi-Ma'ruf. Kabar itu dikatakan Ketua Umum FBR Lutfi Hakim dalam pertemuannya dengan calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin di Rumah Situbondo, Jakarta pada Jumat (8/3).
"Kami ke sini melaporkan sehubungan akan ada deklarasi dukungan yang akan kami lakukan untuk Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf dalam waktu dekat," ujar Lutfi.
Rencana FBR, sebagaimana diungkapkan Lutfi itu, sebenarnya tidak mengherankan. Selama satu bulan terakhir, sejumlah FBR tingkat korwil telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi. FBR Jakarta Barat deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf pada 17 Februari 2019. Enam hari kemudian, giliran FBR Jakarta Utara yang melakukannya. Sedangkan FBR Kota Bekasi deklarasi dukung Jokowi-Ma'ruf awal Maret 2019.
Hal itu menunjukkan FBR bukan organisasi tunggal. Setiap korwil tampaknya punya sikap politik tersendiri dan boleh jadi berbeda-beda. Pola itu terlihat, misalnya, di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Pada Oktober 2016, Lutfi menyatakan tidak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Luhtfi menyebut Ahok sebagai orang yang "tidak berkarakter, fasis, arogan, pendendam, dan mau menang sendiri." Saat itu, FBR ikut membentuk Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah (MTJB) bersama Front Pembela Islam (FPI). Majelis itu didirikan untuk mencari gubernur Muslim penantang Ahok.
Sebulan kemudian, FBR Jakarta Timur menyatakan dukungannya untuk Agus-Sylvi. Deklarasi tersebut turut dihadiri Lutfi dan Sylvi. Namun, pada bulan yang sama, FBR Jakarta Utara justru mengalihkan dukungannya kepada Anies-Sandiaga. Sementara itu, salah satu fitur yang ditunjukkan FBR di Pilkada DKI Jakarta 2017 ialah menolak Ahok lewat ikut pelbagai Aksi Bela Islam.
Hubungan FBR dan Ahok memang sudah panas sejak organisasi itu menolak Ahok (saat itu wagub DKI) diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2014, menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden. Bila ditarik lagi jauh ke belakang, FPI maupun FBR menyatakan dukungannya kepada Fauzi-Nachrowi, alih-alih Jokowi-Ahok, di Pilkada DKI Jakarta 2012. FBR pun mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (yang bukan kandidat usungan PDIP) pada Pilpres 2009.
Meski demikian, ada pula kelompok FBR yang mendukung Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017. Jelang hari pemilihan putaran kedua, FBR Jakarta Selatan menyatakan dukung Ahok-Djarot. Djarot juga mengklaim ketua FBR sebuah gardu di Jakarta Timur mendukungnya.
Infografik ahmad dhani
Sengit Prabowo dan Jokowi di DKI
Prabowo memang telah kehilangan satu organisasi pendukungnya di DKI Jakarta. Sementara Jokowi berpotensi semakin memantapkan peluangnya di DKI Jakarta. Pada Desember 2018 lalu, Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Maman Imanulhaq mengatakan pasangan calon nomor urut 01 itu belum maksimal di tiga daerah, yakni Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Memiliki FBR tentu sesuatu hal yang menguntungkan bagi Jokowi-Ma'ruf.
Namun, melihat pola pengalaman FBR di pemilihan sebelumnya, apakah Lutfi benar-benar mampu menggerakkan seluruh elemen FBR untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf? Apakah Jokowi, dengan segala kiprah dan janjinya, bisa menarik anggota FBR agar mau mengampanyekannya sekaligus mencoblosnya kelak pada 17 April 2019?
Lantas, bagaimana strategi mereka apabila kelompok organisasi masyarakat Betawi lainnya, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) atau Betawi Cengkareng (Beceng), mendukung Prabowo-Sandiaga?
Yang jelas, selisih persentase Jokowi dan Prabowo di DKI Jakarta dalam Pilpres 2014 begitu tipis, hanya enam persen. Mengacu pada Daftar Pemilih Tetap di Pilkada DKI Jakarta 2017, Tim Riset Tirto memperkirakan ada 7,21 juta pemilih di DKI Jakarta pada Pilpres 2019 ini. Jokowi-Ma'ruf sekurang-kurangnya mesti mengantongi 3,67 juta suara agar unggul 51 persen dan menang di DKI Jakarta.
Dari lima kotamadya dan satu kabupaten di DKI Jakarta, pada Pilpres 2014 Jokowi-JK menang di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu. Sedangkan Jakarta Timur dan Selatan dikuasai Prabowo-Hatta.
Jokowi-JK memiliki lima belas daerah basis (kecamatan yang selisih persentase suara antara Jokowi dan Prabowo lebih dari 10 persen). Semuanya terletak di bagian utara dan barat DKI Jakarta, kecuali Kebayoran Baru di Jakarta Selatan. Jokowi kuat betul di Kelapa Gading, Grogol Petamburan, dan Penjaringan. Selisih kemenangan dia atas Prabowo di tiga wilayah itu lebih dari 40 persen suara.
Sedangkan Prabowo-Hatta mempunyai delapan daerah basis di DKI Jakarta. Semuanya terletak di timur dan selatan DKI Jakarta. Selisih kemenangannya terhadap Jokowi tidak ada yang lebih dari 20 persen. Prabowo unggul paling tinggi di Pancoran dengan selisih kemenangan terhadap Jokowi sebesar 18,4 persen.
Namun, di DKI Jakarta juga terdapat banyak daerah labil (kecamatan yang selisih persentase suara antara Jokowi dan Prabowo kurang dari 5 persen). Ada 14 kecamatan dengan kategori ini. Bahkan, di Cempaka Putih, Pal Merah, Setiabudi, dan Cilincing selisih persentase suara Jokowi dan Prabowo kurang dari 1 persen.
Pertanyaan berikutnya, dengan manuver FBR terkini, apakah akan mengubah peta perolehan suara Jokowi dan Prabowo di DKI Jakarta pada 17 April nanti?
Editor: Suhendra
