Tempat & Tanggal Lahir
Bangkalan, Jawa Timur, Indonesia, 18 Agustus 1974
Karir
- Anggota DPR-RI (2014 - 2019)
Pendidikan
- SMA Lirboyo (1993 - 1996)
- Hukum, Unsuri (2000 - 2004)
- Pendidikan, Unigres (2011 - 2013)
Detail Tokoh
Mohammad Nizar Zahro lahir di Bangkalan, 18 Agustus 1974. Nizar berhasil menjadi Anggota DPR-RI 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 159.006 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur XI. Mohammad Nizar Zahro pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD APDESI Jakarta (2002-2007), Sekretaris DPD APDESI Jawa Timur (2003-2008), Ketua DPD APDESI Jawa Timur (2012-2017) dan pernah ikut Pilkada mencalonkan diri menjadi Bupati Bangkalan di 2012. Tidak ada rekam jejak politik lainnya selain di Gerindra. Selain didunia politik Nizar memegang posisi bisnis antara lain Direktur PT Monza Retro dan Direktur CV Sinta Reza. Menurut Nizar mengenai RUU Jasa Konstruksi, pembentukan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi berpotensi untuk beri kontribusi ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehubungan dengan kegagalan proses konstruksi, Nizar menilai harus ada standarnya tertuang di dalam RUU Jasa Konstruksi. Nizar berharap RUU Jasa Konstruksi bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan dari setiap asosiasi.
Nizar menilai pengusahaan air harus ada pengawasan yang ketat. Nizar menggaris bawahi bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh lagi perusahaan mengelola sumber daya air. Nizar berharap bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk mengkaji lagi peraturan Sumber Daya Air sehingga tidak dibatalkan oleh MK. Nizar juga minta perhatian khusus kepada jalan lintas selatan dimana sekarang ada sekitar 20% dari jalan yang masih harus dikerjakan karena terbentur kepemilikan kehutanan. Menurut Nizar bahwa mengenai perubahan pada UU MD3 tidak serta merta menghilangkan tugas atau kewenangan dan fungsi pokok Badan Legislasi (Baleg). Sebab tugas Komisi untuk membuat UU sudah sangat berat. Nizar memastikan Fraksi Gerindra memberi dukungan penuh terkait perubahan pada UU MD3 ini.
