tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta personil TNI/Polri dan Satpol PP menggunakan aplikasi untuk memantau pelaksanaan protokol kesehatan. Petugas di lapangan dapat memberikan laporan menggunakan sistem yang terhubung dengan lapisan klaster COVID-19 dan CCTV sekaligus.
Masing-masing Pangdam dan Kapolda akan diberikan target minimal operasi harian yang harus dicapai. Mereka yang melaksanakan program ini dengan baik akan diganjar hadiah oleh pemerintah pusat. Penghargaan ini dapat berupa Dana Pembinaan ataupun rekomendasi sekolah.
“Kami akan berikan panduan teknisnya kepada Pangdam, Kapolda dan Satpol PP. Kita akan nilai mana yang terbaik melakukan kerjanya karena ini akan terpantau,” ucap Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (6/10/2020).
Sayangnya, aplikasi baru ini masih dalam tahap pengembangan. Luhut menargetkan 2 minggu untuk tim Ahli Kemenko Marves bersama dengan Satgas COVID-19 selesai membangun sistem aplikasi monitoring dan pelaporan COVID-19 berbasis teknologi digital.
Nantinya sistem ini diterapkan di berbagai daerah. Ia akan dimulai dulu dari DKI Jakarta. Luhut menyebut dalam keterangan tertulisnya bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengikuti perintahnya. Sama halnya para gubernur lain dalam rapat koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Di luar itu, ia sebenarnya sudah meminta kepada masing-masing gubernur di 8 provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, juga Aceh dan Riau, untuk memonitor perubahan perilaku ini.
“Selain itu, saya minta operasi yustisi dan simpatik yang dilakukan [Polri] harus lebih masif dan terarah, terutama menyasar tempat-tempat kerumunan dan wilayah kluster COVID-19,” ucap Luhut.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Restu Diantina Putri
