Masuk tirto.id
tirto.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, mengaku siap memanggil para menteri dan kepala lembaga untuk memastikan program dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Meski secara struktur kantornya relatif kecil, KSP memiliki kewenangan untuk memanggil kementerian terkait.
Hal ini sejalan dengan posisi strategis KSP yang memiliki tugas untuk mengecek keselarasan pelaksanaan program pemerintah dengan kebijakan Presiden.
“Kalau di sini kami memiliki kewenangan, Mas Najib kelihatan senyum-senyum kan. Jadi kantornya boleh kecil tapi bisa manggil menteri-menteri,” kata Sigit saat serah terima jabatan Kepala KSP dari Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026).
Menurut Sigit, pemanggilan tersebut diperlukan untuk mengecek apakah pelaksanaan program pemerintah telah berjalan sesuai dengan tugas dan arahan Presiden. Apalagi, pemerintahan Prabowo memiliki sejumlah program yang membutuhkan pengawalan dan percepatan, mulai dari Asta Cita, 17 program prioritas, termasuk program ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Jadi semuanya tentunya butuh pengawalan dan percepatan,” ujarnya.
Sigit juga menyebut sejumlah agenda yang akan menjadi perhatian KSP, antara lain implementasi program B50, E20, hilirisasi nikel, serta berbagai program strategis pemerintah lainnya.
“Kami betul-betul bisa membantu agar seluruh yang menjadi program dan kebijakan Bapak Presiden bisa ter-cepat, tepat sasaran, dan juga kemudian selesai sesuai dengan apa yang menjadi arah dan kebijakan beliau,” tutur Sigit.
Sementara itu, dalam sambutannya, Dudung mengatakan pekerjaan KSP bukan hanya mengawal program prioritas Presiden, tetapi juga menyelesaikan berbagai persoalan yang membuat program pemerintah tersendat.
Menurutnya, banyak persoalan di kementerian maupun lembaga yang tidak dapat diselesaikan pada level masing-masing. Dalam kondisi tersebut, KSP turun tangan untuk menyelesaikan hambatan tersebut agar tidak perlu sampai ke meja Presiden.
“Banyak hal-hal, kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk pada ujungnya, atau tidak bisa diselesaikan, maka Kepala Staf Kepresidenan yang menyelesaikan,” kata Dudung.
Dudung mencontohkan persoalan eksplorasi sumur gas di sekitar Indramayu, Bekasi, dan Karawang. Menurut dia, proses eksplorasi tersebut tersendat karena melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kehutanan.
Ia menyebut proses tersebut bahkan telah terhambat selama enam bulan. Karena itu, dirinya kemudian mendorong adanya kesepakatan lintas instansi agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
“Ciri pemimpin itu satu, Pak: berani ngambil keputusan. Kalau benar berarti bagus, kalau salah ya sekali-sekali salah enggak apa-apalah,” ujar Dudung kepada Sigit.
Dudung juga menceritakan pengalaman KSP menangani persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN di Banten. Saat itu, menurut dia, pasokan batu bara terancam terhenti dan berpotensi mengganggu pasokan listrik Jawa-Bali.
Dudung kemudian menghubungi sejumlah pihak, termasuk PLN, PT KAI, Bareskrim, Kejaksaan, dan Bea Cukai untuk mencari solusi agar pasokan batu bara dapat segera dikirim.
“Kita buat kesepakatan, kalau demi bangsa dan negara kita jangan coba-coba pikir, besok suplai. Besok suplai, tanda tangan, enggak mau ya tanggung jawab,” sambungnya.
Menurut Dudung, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan sehingga pasokan listrik Jawa-Bali tidak terganggu.
Berkaca dari proses tersebut, Ia menekankan bahwa pola kerja KSP adalah turun langsung ketika menerima informasi mengenai persoalan di lapangan. Hal itu berbeda dengan pendekatan sekadar menerima laporan.
“Kalau program kementerian lain mendengarkan, kalau KSP bukan mendengarkan, tapi mendekat. Dapat informasi, datangi, dan selesaikan,” ucap Dudung.
Karena itu, dia berharap pola tersebut dapat dilanjutkan Sigit selama memimpin KSP. Ia menilai kemampuan mengambil keputusan diperlukan karena KSP harus menangani persoalan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, Sigit mengatakan pengalaman Dudung selama memimpin KSP menjadi bekal bagi dirinya untuk melanjutkan tugas tersebut.
“Catatan 100 hari ya, itu menjadi bekal kami, dan mohon nanti kami dapat masukan dari teman-teman semua,” tegas Sigit.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
