tirto.id - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau limbah medis infeksius bertambah hingga 10 kali lipat dalam empat bulan terakhir di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa.
"Kalau lihat datanya di Jawa Barat tanggal 9 Maret jumlah limbahnya itu 74,03 ton, pada 27 Juli jumlahnya sudah 806,975 ton. Jadi [meningkat] 10 kali lipat lebih," kata Siti saat konferensi pers yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (28/7/2021).
Kemudian di Jawa Tengah pada 9 Maret lalu jumlah limbah medis 102,82 ton, lalu di tanggal 27 juli 2021 datanya 502,01 ton. Sehingga meningkat lima kali lipat.
Di Jawa Timur pada 9 Maret limbah medis sebanyak 509,16 ton, lalu meningkat menjadi 629,497 ton pada 27 Juli 2021. Di Banten pada 9 Maret total ada 228,06 ton limbah medis lalu meningkat pada 27 Juli menjadi 591,79 ton.
Di DKI Jakarta 9 Maret ada 7496,56 ton limbah medis lalu meningkat menjadi 10.939,063 ton pada tanggal 27 Juli.
"Jadi kelihatannya ada korelasi itu [jumlah limbah medis dengan peningaktan pasien COVID-19]. Korelasi itu ada dan memang harus diteliti," ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian LHK jumlah total limbah medis dari seluruh provinsi sampai 27 Juli 2021 sebanyak 18.460 ton. Limbah medis itu berasal dari fasyankes, rumah sakit darurat, tempat isolasi, uji deteksi maupun vaksinasi.
Siti menyebut sejumlah limbah medis yang dimaksud di antarnya adalah infus bekas, masker, vail atau botol vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmart APD, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR antigen dan swab.
Namun dari data yang dimiliki Kementerian LHK itu, Siti tak yakin akurasinya. Menurutnya data itu masih belum lengkap dan di lapangan yang belum terdata jauh lebih banyak.
"Jadi kalau perkiraan asosiasi rumah sakit itu limbah medis itu besar sekali, bisa mencapai 383 ton per hari. Memang fasilitas untuk mengeloa B3 medis itu cukup, angkanya 493 ton per hari. Tapi persoalannya ini terkonsentrasi di Pulau Jawa," katanya.
Arahan dari Presiden Joko Widodo, kata Siti agar penanganan terhadap limbah medis ini diintensifkan dan lebih sistematis. Betul-betul dilihat dari titik paling jauh di lapangannya sampai pada tempat penangananya.
Untuk penanganan limbah B3 ini pemerintah menganggarkan Rp1,3 triliun termasuk membangun alat-alat pemusnah incinerator (pembakaran) atau shredder (mesin cacah)
Selain itu kata Siti sejak tahun lalu, Kementerian LHK sudah mulai memberikan relaksasi bagi perizinan incinerator limbah medis. Selain izin dipercepat, relaksasi juga diberikan bagi incinerator yang belum punya izin. Syarat suhu hanya 800 derajat Celcius dan pengawasannya diawasi.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Bayu Septianto
