Masuk tirto.id
tirto.id - Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes menunjukkan 70 persen warga Indonesia masih mengandalkan obat tradisional atau herbal. Terkait hal itu, BPOM mengimbau masyarakat untuk cermat mengingat obat herbal tergolong dalam skema pengobatan mandiri atau swamedikasi.
"Dari perspektif BPOM, herbal medicine itu bagian dari self-care. Dia bisa dibeli bebas. Pasien, maksudnya konsumen bisa membeli langsung dengan keputusan sendiri ya tanpa harus konsultasi dengan tenaga kesehatan," kata Direktur Registrasi Obat BPOM, Tri Astri Isnariani, dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Jumat (30/10/2026).
Astri menerangkan herbal dibedakan menjadi tiga, yakni jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Herbal yang masuk dalam kategori jamu seperti kunyit asam dan minuman rempah lainnya.
Herbal terstandar sendiri merupakan obat tradisional yang sudah diproduksi, misalnya olahan dedaunan dengan khasiat tertentu. Sedangkan fitofarmaka adalah yang sudah melalui proses uji klinis terhadap pasien dengan khasiatnya.
"Aman atau tidak, itu akhirnya tergantung cara penggunaan memang ya, cara penggunaan, lalu harus betul-betul melihat kalau yang sudah terdaftar di Badan POM, itu selalu ada informasi dia boleh digunakan di kondisi apa dan efek samping atau kejadian yang tidak diinginkan yang harus diantisipasi apa, harus ada informasinya," ungkap Astri.
Di sisi lain, Direktur Produksi dan Distribusi Kemenkes, Dita Novianti, mengungkap herbal adalah warisan bangsa yang harus dipertahankan. Sebab, merupakan suatu swamedikasi paling aman.
"Saya rasa itu memang adalah salah satu bentuk dari swamedikasi yang sangat aman karena ya tadi sudah dibilang bahwa itu empiris, kemudian sudah turun-temurun," tutur Dita.
Pembahasan mengenai swamedikasi ini sendiri merupakan topik besar yang diangkat oleh Asia-Pacific Self-Medication Industry (APSMI) dalam forum tahun ini. Chair Man APSMI, Rachmadi Josoef, dari forum ini diharapkan perawatan mandiri akan lebih mudah dijalani dan disadari oleh seluruh masyarakat.
"Kita akan melihat bagaimana kita dapat memperkuat literasi kesehatan, bagaimana kita membuat regulasi menjadi lebih sederhana namun lebih efektif dan lebih aman, bagaimana solusi digital dapat meningkatkan akses terhadap informasi kesehatan, bagaimana kita dapat mengambil praktik yang baik dari satu pasar dan mempelajarinya di seluruh wilayah," kata Rachmadi.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
