KDS Bermuatan Politik, PSI Tuntut Transparansi Walkot Depok

tirto.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh 38 anggota DPRD Kota Depok kepada Wali Kota Mohammad Idris. Anggota DPRD Kota Depok dari PSI, Oparis Simanjuntak ikut di dalamnya.

“Sikap PSI jelas bahwa Wali Kota yang tidak transparan harus dilawan. Penggunan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” kata Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5/2022).

Mosi tidak percaya dipicu pada rapat paripurna DPRD pada 27 April 2022 saat Oparis Simanjuntak menanyakan hal terkait Kartu Depok Sejahtera (KDS) kepada Wali Kota Idris.

“KDS diberikan kepada anak usia SMA yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Jawa Barat. Kenapa tidak diberikan kepada anak usia SD dan SMP saja?” tanya Oparis.

Sidang paripurna ini diakhiri dengan aksi walkout 38 anggota DPRD dari enam fraksi. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak melakukan. Pasalnya, PKS merupakan partai asal Wali Kota Muhammad Idris.

Persoalan KDS sejak awal menjadi perhatian DPD PSI Kota Depok karena alokasi dana yang dinilai tidak transparan dan sejumlah ketidakberesan lain.

“Sampai hari ini tidak transparan soal jumlah yang dialokasikan dan pendataannya. Juga tidak transparannya rekrutmen koordinator pendataan yang sangat terindikasi dipenuhi kader partai penguasa. Terkesan memang proyek ini sangat sarat muatan politisnya,” ucapnya.

Namun, yang sangat disayangkan adalah usia penerima juga disasar untuk mereka yang akan menjadi calon pemilih di Pemilu 2024. Padahal mereka yang sudah duduk di SMA yang menjadi tanggungjawab Pemprov Jabar.

Selanjutnya, PSI menilai warna kartu sangat terlihat disesuaikan dengan warna partai asal Wali Kota dan foto Wali Kota dan Wawalkot juga terpampang di KDS.

Icuk menyatakan, Pemkot Depok tidak mengerti akan prioritas dan tugasnya sebagai pengguna APBD.

“Masih banyak prioritas yang harus segera dibenahi Pemkot terkait fasilitas pendidikan. Misalnya, rusaknya sejumlah sekolah atau kurangnya SMP negeri. Namun fokus mereka hanya menjaga bagaimana partainya tetap terus berkuasa,” pungkasnya.