tirto.id - Presiden Jokowi meminta agar para kepala daerah mulai mengatur strategi dalam pemberian vaksin di luar tenaga kesehatan dan pelayan publik. Ia menyarankan agar para kepala daerah mendahulukan vaksinasi ke wilayah dengan interaksi tinggi.
"Sekarang sudah mulai di luar nakes, di luar pelayan publik. Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/3/2021).
Jokowi mengatakan, tempat yang memiliki mobilitas tinggi seperti pasar atau terminal. Ia beralasan, pemberian vaksinasi tidak bisa dilakukan instan karena jumlah vaksin yang datang terbatas.
"Ini kan kita sudah booking 426 juta dosis vaksin tapi datangnya dikit-dikit," kata Jokowi.
Jokowi menuturkan, vaksin yang datang pada awal mula baru 7 juta. Jumlah terus meningkat secara bertahap. Ia memprediksi vaksin baru melimpah pada pertengahan tahun 2021.
"Baru mungkin akan melimpah Juli atau Agustus baru mungkin per bulan bisa 60-70 juta," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar para kepala daerah mengawal proses vaksinasi dengan detail. Ia ingin vaksinator disiapkan dan daerah menetapkan target-target. Sebagai contoh, satu kabupaten harus mengerti besaran angka yang divaksin tidak sekadar angka taksiran. Ia pun tidak ingin kepala daerah tidak tahu kasus COVID-19 di daerah masing-masing.
Sementara itu, Ketua APKASI Azwar Annas mengatakan, para bupati kini fokus dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ia berharap Presiden Jokowi memastikan ketersediaan vaksin sementara para kepala daerah fokus dalam pelaksanaan PPKM Mikro.
"Para bupati berterima kasih dan berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo berkenan untuk terus memastikan distribusi vaksin dari jajaran pemerintah pusat bisa merata ke seluruh daerah sehingga pandemi bisa semakin terkelola dan pemulihan ekonomi lokal dapat mulai digerakkan secara bertahap," kata Azwar saat memberikan sambutan APKASI di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
"Seiring dengan itu para bupati terus akan mengawal penerapan PPKM mikro sesuai kebijakan pusat yang alhamdulillah hasilnya cukup menunjukkan tren positif dengan penurunan kasus aktif dan penurunan tingkat keterisian rumah sakit," lanjut Azwar.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
