Jokowi Dipastikan Tak Hadir saat Deklarasi Cawapres Ganjar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader dari PDIP dipastikan absen karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Cina.

Reporter: Irfan Amin

Terbit 18 Oct 2023 08:51 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Presiden China Xi Jinping saat upacara penyambutan kenegaraan di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (17/10/2023). Dalam upacara tersebut Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping melakukan inspeksi pasukan dan memperkenalkan delegasi dari negara masing-masing. ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/tom.

tirto.id - Bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo akan mengumumkan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya di Pilpres 2024, pukul 10.00 WIB, Rabu (18/10/2023) hari ini. Sejumlah ketua umum partai pengusung pun akan hadir tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga kader dari PDIP dipastikan absen karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Cina.

"Beliau tidak akan hadir karena sedang bertugas ke luar negeri," kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy, Rabu (18/10/2023).

Untuk diketahui, deklarasi cawapres Ganjar akan dilakukan hari ini. Para ketua umum pengusung Ganjar yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo dijadwalkan hadir. Acara akan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Romahurmuziy memberi isyarat sosok pendamping Ganjar memiliki jejak rekam dari berbagai latar belakang. Saat dikonfirmasi apakah yang dimaksud Mahfud MD, Romahurmuziy enggan membahasnya.

"Kami meyakini tokoh yang akan mendampingi mas Ganjar adalah figur religius yang integritasnya sebagai pejabat publik sudah terentang lintas dekade. Di samping itu, pengalamannya yang lengkap berada di seluruh kamar trias politika," ucap Romahurmuziy.

Romahurmuziy menegaskan keputusan memilih nama cawapres dilakukan secara musyawarah 4 ketua umum yaitu PDIP, PPP, Hanura dan Perindo telah mencapai mufakat satu sama lain. Sehingga tidak berat sebelah atau ada keputusan yang terkesan dipaksakan.