tirto.id - Temuan dua pasien positif Corona COVID-19 di Indonesia pada 2 Maret lalu dan dua pasien lagi pada 6 Maret kemarin membuat pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan. Jakarta, provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia, jadi salah satu kota yang paling sensitif merespons kasus tersebut.
Beberapa jam usai kasus pertama Corona diumumkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung mengumpulkan para pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kepada media, usai pertemuan tersebut, ia berujar bakal membatasi izin untuk kegiatan-kegiatan keramaian.
"Pemprov tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar. Dan yang sudah terlanjur keluar izinnya, akan di-review kembali," kata Anies, Senin sore (2/3/2020) lalu.
Namun, kebijakan itu nampaknya tak berlaku bagi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E.
Meski sejumlah pihak masih berkomunikasi terkait Corona, Deputy Communication Formula E Hilbram Dunar memastikan kegiatan yang bakal berlangsung pada 6 Juni 2020 itu tetap akan digas hingga garis finis. "Tetap seperti rencana di awal, 6 Juni, dan persiapannya tetap. Untuk semua divisi terus dijalankan," kata dia di Jakarta, Selasa (4/3/2020).
Ia melanjutkan, "yang paling penting ini mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga. Tapi untuk kelanjutannya, kami akan terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait."
Ketua DPRD Minta Formula E Dihentikan
Pendapat berbeda disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Menurutnya, Pemprov DKI perlu membatalkan ajang Formula E untuk meminimalisasi risiko penyebaran corona di Indonesia. Ia juga meminta Anies mempertimbangkan kembali rencana tersebut agar konsisten dengan kebijakan larangan keramaian yang baru saja ia keluarkan.
"Kami melihat pembalap sekitar 60, tapi pembalap itu bawa mekanik. Mekanik itu banyak orang, ratusan orang. Kami enggak tahu dia kena [corona] atau enggaknya. Untuk amannya Jakarta, Indonesia, itu harus dihentikan dulu," kata Pras di Gedung DPRD, Selasa (3/3/2020) lalu.
Lagi pula, kata politikus PDIP itu, Pemprov DKI tak akan merugi jika agenda tersebut gagal terselenggara. Ia menyebut pembatalan Formula E sebagai langkah antisipatif terhadap corona yang penanganannya membutuhkan biaya lebih besar.
Jika Formula E tetap ingin diselenggarakan, ia mengancam legislatif tidak akan menggelontorkan anggaran. "Kami juga bisa setop, enggak kami keluarkan semua [anggaran]. Kerugian yang ada sudah dikeluarkan oleh dia, tinggal dilaporkan kepada DPRD saja," ancamnya.
Hal serupa juga disampaikan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI. Mereka mendesak Pemprov DKI tak mengeluarkan izin keramaian untuk balapan mobil listrik Formula E, bukan hanya terbatas pada kegiatan yang diselenggarakan pihak swasta.
"Pemprov harus bersikap adil, berkaca dan menjadi contoh. Kegiatan milik pemerintah yang melibatkan kerumunan seperti Formula E harusnya menjadi yang pertama ditangguhkan izinnya," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Rabu (4/3/2020).
Lagipula, sejumlah penyelenggaraan event berskala besar di Jakarta juga sudah dibatalkan akibat tingginya risiko penyebaran Corona. Di negara lain, hal serupa juga terjadi pada kegiatan olahraga internasional seperti MotoGP Thailand, MotoGP Qatar, Grand Prix Formula 1 Cina, dan Formula E Cina.
"Pemprov DKI Jakarta tidak perlu gengsi atau malu membatalkan Formula E karena negara-negara lain juga membatalkan event besar," imbuh Ara.
Pemprov DKI, menurutnya, juga harus berani mengambil sikap sampai Indonesia dan negara peserta Formula E 2020 lain dapat dipastikan bebas dari Corona. Sebab saat ini, 13 negara peserta Formula E 2020 telah terinfeksi Corona, termasuk negara dengan kasus infeksi tertinggi dari China, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat.
"Jangan dipaksakan, jangan sampai Indonesia menjadi titik epidemi Corona baru hanya karena pemprov lalai melindungi warganya," katanya.
Disarankan Ditunda
Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (APKORI) Djoko Pekik Irianto mengatakan balapan Formula E tidak perlu dibatalkan, tapi ditunda. "Penundaan dalam waktu tak terbatas, sampai virus Corona reda," kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (4/3/2020).
Untuk mencegah kerugian, katanya, pemprov harus bisa menjelaskan dengan baik ke masyarakat dalam negeri dan internasional.
Guru Besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Faisal Yunus mengatakan pemerintah harus melihat pola penyebaran Corona di Indonesia terlebih dulu jika tetap ingin menyelenggarakan Formula E.
"Kalau diprediksi virus sudah hilang sebelum Juni, tidak masalah dilaksanakan. Tetapi jika masih besar, saya sarankan untuk tidak dilaksanakan," kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (4/3/2020).
Kemudian, otoritas terkait juga harus mengawasi pembalap beserta kru yang bertugas dan wisatawan yang akan menonton.
Ia mengingatkan kembali bahwa World Health Organization (WHO) telah menetapkan penyebaran Corona itu dari droplet infection menjadi airborne. "Kalau dulu droplet infection, orang bersin radius 8 meter bisa kena. Kalau sekarang airborne, mereka batuk, bersin dan kumannya ada di tembok, dinding, itu masih bisa nularin lewat udara dalam waktu yang lebih lama. Jadi sekarang lebih masif," terangnya.
Oleh karena itu, jika Formula E tetap dilaksanakan pada Juni nanti, ia menyarankan agar pemerintah mulai melakukan pengawasan sejak di Bandara.
"Orang yang terindikasi harus diawasi, mereka potensi terkena dan menyebar ke Indonesia" pungkasnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Hendra Friana
