Masuk tirto.id
tirto.id - Menjaga daya beli kelas menengah dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak kelas menengah perkotaan mengalami kerentanan finansial. Maka itu, dibutuhkan kebijakan insentif atau subsidi untuk menjaga daya beli kelas menengah, terutama yang menopang sektor ekonomi produktif.
Agar penyaluran insentif dari negara itu tepat sasaran dari segi penerima dan penggunaan, Direktur Riset dan Database InFast Bestari, Hizkia Yosie Polimpung, menyatakan teknologi blockchain bisa dimanfaatkan. Purpose-bound money berbasis blockchain bisa memastikan siapa yang boleh menerima insentif uang digital serta kapan dan di mana mesti digunakan.
Gagasan ini disampaikan dalam Simposium Nasional Strategi Percepatan Pertumbuhan 8%: Sinergi Fiskal dan Non Fiskal sesi “Ekosistem Koperasi Urban Berbasis Blockchain: Strategi Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Kelas Menengah Kreatif Perkotaan” pada Rabu (30/9/2026) di Hotel Luminor, Jakarta.
Yosie menjelaskan kelas menengah berperan penting dalam menopang konsumsi domestik. Sementara itu, permintaan domestik berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Konsumsi rumah tangga merupakan bagian besar dari permintaan domestik, dengan kelas menengah menjadi kontributor penting.
"55-58% itu adalah konsumsi rumah tangga. Dari rumah tangga itu, 80% bahkan sampai 88% itu dari kelas menengah,” ujarnya.
Oleh karena itu, insentif konsumsi guna menjaga daya beli kelas menengah penting untuk diberikan. Dalam hal ini, Yosie mengusulkan penggunaan skema insentif konsumsi berupa programmable token berbasis blockchain. Mekanisme tersebut memungkinkan penggunaan insentif dibatasi berdasarkan kebutuhan maupun periode penggunaan.
“Dengan insentif tadi, kita coba asumsikan bahwa insentif itu akan dipakai 60%-nya untuk pokok, kebutuhan pokok, makan harian, dan 40%-nya untuk kebutuhan-kebutuhan yang little treat,” kata dia.
Menurut Yosie, token berbasis blockchain itu juga dapat memiliki masa berlaku sehingga dana yang diberikan tidak dapat disimpan tanpa batas waktu.
“Nah, programable token dalam blockchain, bisa expired. Kalau bapak-ibu dikasih uang, uang ini tidak bisa ditunaikan. Artinya dia harus dicairkan [dibelanjakan],” ujarnya.
Berbicara di forum yang sama, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Dandi Yudha Feryawan mengatakan teknologi seperti blockchain bisa pula dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekonomi kreatif, termasuk berbagai barang kerajinan tradisional.
"Jadi bagaimana digital dan teknologi ini bisa mendatangkan membuat nilai tambah dari produk yang tradisional dan ikonik," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menyampaikan dukungan pembiayaan bagi sektor produktif dan ekonomi kreatif. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp295 triliun.
Per 29 September 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp237 triliun atau 87 persen dari target. Penyaluran kepada sektor produksi juga telah mencapai 65,7 persen.
Riza mengatakan penyaluran KUR kepada sektor ekonomi kreatif mencapai hampir Rp23 triliun kepada sekitar 400 ribu UMKM. “Itu artinya, secara proporsional sekitar 10%, 9-10% dari total penyaluran,” kata Riza.
Editor: Addi M Idhom
