Masuk tirto.id
tirto.id - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid merespons tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI yang meminta agar Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, dicopot dari jabatannya.
Yenny menyatakan tuntutan tersebut merupakan respons atas permasalahan ketatanegaraan yang terlihat dari kacamata para purnawirawan dan merupakan hal yang wajar.
"Saya rasa pemerintah di mana pun, di seluruh dunia, wajar saja kalau kemudian menerima kritik. Bagian dari paket menjadi seorang pemimpin adalah menerima kritik," ucap Yenny ketika ditemui wartawan setelah Gala Lunch IFSC Climbing World Cup, Kamis (01/05/2025).
Yenny mengatakan semua orang boleh menyampaikan aspirasinya mengenai apa pun, tetapi semua tetap harus menggunakan mekanisme yang baik. Putri Presiden ke-4 itu menilai usulan pencopotan tersebut tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba karena Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dipilih melalui proses demokrasi.
"Tidak bisa cuma sekadar mencopot. Ketika sudah ditetapkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), setelah selesai dan semua pihak menerima, ini hasilnya. Kalau sekarang kemudian dilihat ada masalah-masalah, ada hal-hal yang harus disikapi secara politik, semua harus dikembalikan kepada mekanisme demokrasi juga," jelasnya.
Sewaktu menjabat, ungkap Yenny, Presiden Abdurrahman Wahid juga menerima banyak kritik dari masyarakat. Oleh sebab itu, Yenny mengatakan bahwa Gibran harus menerima kritik tersebut dengan lapang dada dan tidak menyikapinya dengan keras.
"Jadi kalau saya boleh memberikan sedikit saran untuk Mas Gibran, terima saja dengan lapang dada. Kritikan ini, jadikan ini cambuk untuk memperbaiki diri, memperbaiki kinerja," saran Yenny kepada Gibran.
Selanjutnya, Yenny mengatakan bahwa semua proses politik harus melalui DPR. Namun, rakyat berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan mereka, lalu kemudian ditampung oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi dewan.
Yenny mendorong aspirasi dari para purnawirawan TNI tersebut untuk ditampung oleh pemerintah karena merupakan bagian dari suara atau aspirasi masyarakat.
"Kita boleh suara sampai saya juga boleh bersuara. Pada akhirnya, proses politik itu dimulai dari partai politik dan oleh DPR. Nah, kalau adem ayem, santai saja semuanya," kata Yenny.
Sebelumnya, purnawirawan TNI yang tergabung dalam berbagai matra membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini. Surat tuntutan tersebut ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
Salah satu poin tuntutan dalam surat tersebut adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Rina Nurjanah
