tirto.id - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menyayangkan kebijakan mengubah sistem penggajian pegawai KPK menjadi seperti aparatur sipil negara (ASN) alias PNS.
"Pemerintah malah mengganti sistem penggajian KPK dan mengikuti model ASN yang rentan korupsi. Ini kemunduran luar biasa," ujar Laode kepada reporter Tirto, Sabtu (8/8/2020).
Dalam Peraturan Pemerintah 41/2020 Pasal 9 disebutkan bahwa sistem penggajian KPK mengikuti sistem yang diadopsi ASN. "Diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
Pasal 9 Ayat (2) juga menyebut pegawai KPK akan mendapatkan "tunjangan
khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden."
Tunjangan tersebut yang menurut Laode bisa menjadi celah terjadinya tindakan pidana korupsi. Ia khawatir karena pasal-pasal tersebut akan ada banyak "honorarium yang ukuran-ukurannya tidak jelas."
Sejak masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Laode sudah merekomendasikan kepada pemerintah agar seluruh kementerian dan lembaga menerapkan sistem single salary. Tujuannya supaya "terukur dan tidak gampang korupsi."
Peraturan Pemerintah 41/2020 juga mengatur soal kategori pegawai, yaitu pegawai tetap dan tidak tetap. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) maka KPK perlu melakukan penyesuaian jabatan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, serta pengalaman dengan jabatan ASN yang akan ditempati.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Rio Apinino
