tirto.id - Awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya lantaran produksi pangan tak membaik. Ia lantas mempertanyakan apa manfaat triliunan rupiah yang telah digelontorkan dari APBN untuk subsidi pupuk.
“Kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk kemudian tidak ada lompatan di sisi produksi, ada yang salah, ada yang enggak benar,” kata Jokowi dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana, Jakarta, Senin (11/1/2021).
Anggaran subsidi pupuk konsisten naik menurut data Kementerian Keuangan. Pada 2014, tahun pertama Jokowi menjabat presiden, dialokasikan Rp21,04 triliun. Tahun 2019 anggarannya telah naik menjadi Rp34,3 triliun. Selama periode pertama, pemerintahan Jokowi sudah menggelontorkan sekitar Rp175 triliun.
Pada saat yang sama, data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan produksi sejumlah komoditas stagnan bahkan menurun. Misalnya produksi padi yang stagnan di angka 59 juta ton selama periode pertama dan turun menjadi 54 juta ton pada 2019. Jika dirata-rata sejak 2015 hingga 2019, tiap tahun ada penurunan produksi padi sebesar 0,22%.
Kedelai yang saat ini sedang dikeluhkan pengrajin tempe karena harganya mahal juga sama. Pada 2014 produksinya 954 ribu ton, lalu turun ke 538 ribu ton pada 2017. Pada 2019 produksi sempat naik menjadi 940 ribu atau tetap lebih rendah ketimbang lima tahun sebelumnya.
Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan persoalan ini bisa jadi karena sebagian besar pupuk subsidi yang disediakan pemerintah sejak 1970 berbahan kimia yang menyebabkan tanah menjadi tak subur, keras, dan tandus. Produksi sulit meningkat karena tanah sudah jenuh.
Henry bilang petani lebih butuh pupuk organik sehingga tanah dapat subur kembali. Pupuk ini sebenarnya sudah masuk dalam skema subsidi, tetapi pengadaannya diserahkan ke perusahaan yang ditunjuk pemerintah sehingga hasilnya buruk.
Di luar itu, pupuk subsidi juga kerap terlambat bahkan sering kali tak sampai ke petani, juga masih tetap mahal. Menurutnya hal ini disebabkan karena birokrasi terlalu berlapis. Misalnya penyaluran diserahkan ke perusahaan dan kios penjual pupuk dan petani yang harus terdaftar di kelompok tani agar namanya tercantum dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Ada penyelewengan terjadi di pedagang pupuk dan malaadministrasi di kelompok tani,” ucap Henry kepada reporter Tirto, Selasa (12/1/2021). “Seharusnya dibangun kelembagaan petaninya seperti lewat koperasi tani.”
Kegelisahan para petani seperti yang diutarakan Henry terekam dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam IHPS I Tahun 2019, BPK menilai basis data perencanaan/penganggaran alokasi volume pupuk bersubsidi belum memiliki sasaran yang rinci. Alhasil, ia sulit digunakan sebagai pengendalian dalam penyaluran pupuk subsidi.
Bagi Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa, masalah yang dikeluhkan Jokowi dapat terjadi karena kebijakan pupuk subsidi sedari awal sudah bermasalah. Menurutnya subsidi pupuk rawan penyelewengan. Bayangkan: pupuk urea subsidi dan non subsidi memiliki selisih harga Rp3.000/kg. Jika 1.000 ton saja yang berhasil diselewengkan, maka angkanya sudah sangat menggiurkan.
Penyelewengan ini bukan isapan jempol. Dua tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso dalam kasus suap terkait distribusi pupuk bersubsidi.
Dwi, yang pernah menjabat salah satu anggota tim transisi Jokowi-JK dan Ketua Rembug Bidang Pangan 2017, sudah pernah mengusulkan agar subsidi input seperti pupuk, benih, dan unit alat mesin pertanian (alsintan) dicabut. Sebagai gantinya petani diberikan uang. “Semua subsidi itu saya tentang. Ada kebocoran di mana-mana. Seharusnya enggak usah kayak gitu, uangnya serahkan ke petani,” ucap Dwi kepada reporter Tirto, Selasa.
Uang itu bisa dipakai petani untuk membeli kebutuhan yang memang benar-benar ia perlukan alih-alih menerima barang yang pengadaannya diatur oleh pemerintah. Perusahaan pupuk mau tak mau harus bersaing memberikan kualitas pupuk terbaik agar produknya dibeli petani. Sayangnya usulan itu diabaikan.
Imbas karut-marut pupuk subsidi, petani anggota Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2T1) yang ia naungi belakangan lebih memilih membeli pupuk sendiri di luar program subsidi. Mereka tak keberatan menambah pengeluaran Rp1-2 juta asal produksi bisa meningkat.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy mengatakan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Sayangnya belum signifikan. “Betul seperti kata Pak Presiden, perlu ditingkatkan. Ada kenaikan tapi belum signifikan. Ini akan dievaluasi,” ucap Sarwo kepada reporter Tirto, Rabu (13/1/2021).
Sarwo juga membenarkan saat ini porsi pupuk kimia yang dinilai SPI berdampak buruk bagi lahan masih tinggi. Ia beralasan petani masih belum bisa meninggalkan pupuk kimia, tetapi ia memastikan perlahan pupuk itu akan dikonversi ke organik.
Mengenai masalah distribusi pupuk bersubsidi, Sarwo masih yakin mekanisme saat ini sudah cukup baik. Ia mengaku ragu bila pengadaan pupuk subsidi diserahkan ke koperasi tani. Ia menilai koperasi tani belum tentu mampu memproduksi pupuk sesuai kebutuhan yang mungkin mencapai 9 juta ton.
Sementara usulan transfer tunai menurutnya masih belum sepenuhnya bisa dijalankan. Sarwo mempertanyakan bagaimana bisa dipastikan uang yang diberikan benar dibelanjakan untuk pupuk dan sarana produksi lain. Ia juga beralasan pengawasan akan lebih sulit ketimbang mengandalkan perusahaan besar dan agen yang sudah ditunjuk pemerintah. Belum lagi sebagian besar petani statusnya penggarap ketimbang memiliki lahan sendiri.
“Konsepnya bagus. Kami sendiri setuju. Tapi kita harus kaji negatif-positifnya,” ucap Sarwo.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Rio Apinino
