Masuk tirto.id
tirto.id - Anggota Pemangku Kepentingan (APK) Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi mengunjungi PLTU Cirebon Expansion berkapasitas 1.000 MW yang dioperasikan PT Cirebon Energi Prasarana (CEP) untuk memastikan pasokan listrik sistem Jawa-Madura-Bali, Sabtu (14/6/2026).
Kunjungan itu dilakukan juga untuk meninjau kesiapan pembangkit dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Kata Kholid, DEN hendak merespons berbagai isu terkait ketersediaan ketenagalistrikan di sistem Jamali yang saat ini menghadapi tantangan.
"Kami ingin memastikan pasokan listrik tetap terjaga serta mengidentifikasi secara langsung apabila terdapat kendala yang perlu mendapat perhatian," ucapnya dalam keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).
Kholid menyampaikan, kunjungan itu menjadi bagian dari fungsi DEN dalam melakukan perumusan kebijakan dan pengawasan implementasi kebijakan energi nasional.
Dominasi Batu Bara dan Target EBT
Menurut dia, PLTU masih memegang peran dominan dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Dari total kapasitas pembangkit yang beroperasi, kontribusi pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara masih lebih dari 60 persen menyokong sistem ketenagalistrikan.
Meski demikian, pemerintah disebut telah menetapkan arah kebijakan jangka panjang untuk menyeimbangkan bauran energi nasional melalui peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
"Saat ini porsi EBT dalam bauran pembangkit masih sekitar 15,6 persen. Ke depan, kami mendorong agar komposisi pembangkit tidak lagi didominasi energi fosil. Sesuai arah kebijakan nasional, pada tahun 2060 bauran pembangkit ditargetkan dapat didominasi EBT hingga sekitar 70 persen," urainya.
Mendorong Agenda Dekarbonisasi Menuju NZE
Ia menyebutkan, selain meninjau kinerja operasional pembangkit, DEN juga ingin melihat sejumlah upaya yang telah dilakukan PLTU Cirebon Expansion untuk mendukung agenda dekarbonisasi.
"Kami ingin melihat langsung proses dan kinerja pembangkit di PLTU Cirebon Expansion, mengeksplorasi agenda dekarbonisasi yang sedang disiapkan, termasuk aspek efisiensi energi, efisiensi termal, serta langkah-langkah mitigasi emisi yang dilakukan perusahaan," katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah telah menetapkan arah transisi energi nasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Regulasi tersebut menargetkan peningkatan bauran EBT secara bertahap hingga mencapai 70-72 persen pada 2060 sebagai bagian dari upaya mewujudkan net zero emission (NZE).
"Dalam konteks tersebut, kami berharap PT Cirebon Energi Prasarana dapat mengambil peran strategis dalam mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan dan pemanfaatan energi yang semakin berbasis energi hijau," tuturnya.
"Ini merupakan kontribusi nyata untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil," imbuh Kholid.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Rina Nurjanah
