tirto.id - Alokasi dana kesehatan penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Juni 2020. Banyaknya kasus positif COVID-19 di Sumsel menjadi alasan dana yang dialokasikan senilai Rp84,7 miliar itu akan habis pada bulan ini.
Sampai Minggu (14/6/2020) provinsi Sumatera Selatan mencatat kasus COVID-19 sebanyak 1.396 orang. Jumlah ini meningkat sebanyak 70 orang dibandingkan hari sebelumnya. Dari total 1.396 kasus tersebut, sebanyak 691 dinyatakan selesai dengan rincian 55 orang meninggal dan 636 sembuh.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini mengatakan banyaknya kasus positif COVID-19 di Sumsel telah menyedot biaya yang tidak sedikit. Menurut Lesty anggaran di bidang kesehatan tersebut terealisasi melalui dua pos, yakni fisik dan keuangan.
Untuk realisasi fisik, kata Lesty sudah lebih dari 90 persen tercapai, sementara realisasi keuangan masih dalam proses administrasi pembayaran.
“Jadi seluruh anggaran ini sudah kami manfaatkan karena barang sudah dimanfaatkan dan didistribusikan,” kata Lesty dikutip dari Antara, Senin (15/6/2020).
Ia menjelaskan anggarannya digunakan untuk mendukung kegiatan penanganan COVID-19 yang utamanya untuk pelacakan kasus COVID-19 serta untuk memperkuat laboratorium.
Lesty menambahkan kegiatan pelacakan juga termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD) karena dalam kegiatan tersebut petugas juga menggunakan APD. Pengadaan APD pun, menurut Lesty menempati porsi yang cukup besar.
“Untuk APD tentu menempati posisi yang cukup besar karena APD ini banyak juga yang digunakan untuk karantina,” kata dia.
Sementara di bidang penanganan, Pemprov Sumsel menyiapkan tempat karantina yaitu di Rumah Sehat Wisma Atlet Jakabaring Sport City. Di sana terdapat ODP Center dan PDP Center untuk yang ringan serta pusat pemeriksaan kesehatan.
Menurut Lesty, penyediaan fasilitas Rumah Sehat COVID-19 juga memerlukan biaya yang tidak kecil, karena meliputi kebutuhan sarana prasarana sampai melakukan penyekatan ruangan, akomodasi, konsumsi, biaya tenaga kesehatan, insentif dan lain-lain termasuk obat-obatan.
Sementara itu untuk penguatan laboratorium digunakan untuk membantu perawatan dan lain-lain termasuk yang diberikan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) untuk peningkatan kapasitas kemampuan pemeriksaan tes agar lebih cepat.
Ia melanjutkan anggaran juga dipakai untuk menyiapkan laboratorium di RS Siti Fatimah, termasuk pembangunan ruangan BLT yang dipersiapkan agar bisa melakukan pemeriksaan PCR dan juga mengadakan peralatannya.
“Untuk itu anggaran yang ada tentu tidak cukup, karena perhitungan kami hanya untuk sampai Juni dan sekarang kami akan mengajukan anggaran kembali,” ujarnya.
Namun demikian, Lesty mengatakan untuk kabupaten/kota telah memiliki anggaran masing-masing meski memang bila kurang diperbolehkan meminta bantuan ke pemerintah provinsi.
“Akan tetapi pada prinsipnya untuk kabupaten/kota apabila ada kekurangan maka akan mengajukan ke provinsi dan tentunya kita akan membantu, termasuk juga obat-obatan,” katanya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
