tirto.id - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menegaskan bahwa pendaftaran dirinya sebagai kandidat Wakil Ketua PSSI bukan bentuk intervensi pemerintah pada olahraga sepakbola.
"Enggak ada (intervensi pemerintah). Jadi gini, kalian jangan salah. Intervensi pemerintah itu kalau pemerintah mengatur kompetisi pemerintah mengatur-atur segala urusan dalam organisasi. ini tidak. Ini terbuka dan tidak ada aturan yang dilanggar baik statuta FIFA aturan PSSI," kata Amali saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Amali menegaskan, pengajuan dirinya sebagai calon wakil ketua umum tidak melanggar aturan FIFA maupun PSSI. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak ada upaya mengatur. Oleh karena itu, ia bisa mendaftar sebagai Wakil Ketua PSSI.
Akan tetapi, Amali sadar bahwa dia harus melapor kepada Presiden Jokowi untuk pencalonan sebagai wakil ketua umum. "Siapa saja dibolehkan. Cuma sebagai pembantu presiden saya harus minta izin dan diizinkan daftar," kata Amali.
Amali mengaku tidak mau menjadi Ketua PSSI karena sudah ada dua nama kuat, yakni Erick Tohir dan La Nyalla. Ia menilai kedua nama tersebut sudah cukup bagus sehingga cukup memilih sebagai wakil.
"Ketuanya sudah banyak yang, apa namanya, ada Pak Erick, ada Pak La Nyalla. Udah cukup lah itu kita cukup bantu aja," kata Amali.
Di saat yang sama, Amali juga mengaku kalau dirinya maju atas dukungan asosiasi provinsi (Asprov). Sebagai catatan, asprov punya suara dalam pemilihan pengurus PSSI. Akan tetapi, Amali tidak yakin dipilih karena persaingan cukup kuat. Ia mendengar ada belasan kandidat yang masih lolos seleksi. Namun saat ditanya kemungkinan dipilih dan rangkap, ia memilih untuk menunggu keputusan presiden.
"Lapor presiden dulu bos, kita lapor presiden apa kebijakan beliau saya lakukan itu," kata Amali.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri
