tirto.id - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut seharusnya diberlakukan untuk kendaraan umum.
Terkait hal itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pernyataan Anies mengenai kebijakan subsidi kendaraan listrik masuk akal.
"Sebenarnya kritik Anies itu sangat make sense.Jadi sebenarnya sudah lama kritiknya muncul cuma ini karena disampaikan capres sehingga lebih bergaung dan menjadi evaluasi bersama," kata Bhima kepada Tirto, Senin (8/5/2023).
Lebih lanjut, dia pun khawatir permasalahan subsidi kendaraan listrik tidak tepat sasaran. Pemberian subsidi ini pun juga bakal menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Karena 2023 saja Rp1,6 triliun anggaran subsidi kendaraan listrik. Tahun depan 2024 Rp4,9 triliun itu kan ada kenaikan signifikan," kata Bhima.
Bhima mengatakan kebijakan ini tidak akan menyelesaikan masalah kemacetan ada di Ibu Kota. Di samping juga kendaraan listrik ini dihasilkan dari listrik yang sumbernya dari PLTU batu bara.
"Sehingga tidak menjawab permasalahan penurunan emisi karbon yang signifikan selama sumber listriknya masih berasal dari batu bara yang sangat kotor," jelasnya.
Dia pun berharap pemerintah mesti memperbaiki transportasi publik. Salah satunya dengan mendorong pemberian subsidi yang lebih besar ketimbang kendaraan pribadi.
"Ada memang subsidi bus listrik tapi angkanya sangat kecil akan cuma Rp48 miliar jadi tidak sebanding dengan subsidi kendaraan pribadi. Ini harus dibenahi transportasi publiknya lebih bagus itu juga bisa kurangi kemacetan dan emisi karbon," tuturnya.
Lebih lanjut, dia berharap subsidi tersebut tidak masuk kantong-kantong yang sebenarnya hanya menguntungkan perusahaan produsen kendaraan listrik tertentu. Serta merugikan masyarakat yang seharusnya berhak mendapat subsidi.
Sebelumnya Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan, mengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dia menilai kebijakan tersebut akan lebih efektif jika diberlakukan untuk kendaraan umum.
"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam pidatonya di acara relawan Amanat Indonesia (Anies), Stadion Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dikutip Senin (8/5/2023).
Anies menuturkan bahwa emisi karbon mobil listrik lebih tinggi ketimbang bus yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Sebab dalam sebuah bus atau transportasi umum, dapat menampung penumpang lebih banyak ketimbang mobil pribadi.
"Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya," ujar Anies.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
