tirto.id - Setelah Laksamana Raden Eddy Martadinata meninggal dalam kecelakan helikopter di Puncak pada 6 Oktober 1966, Angkatan Laut kehilangan pimpinan tertingginya. Posisinya kemudian digantikan oleh Laksamana Moeljadi yang di zaman revolusi merupakan murid Martadinata di pelatihan opsir Kalibakung. Selain Moeljadi, murid Martadinata yang lain adalah Yos Sudarso Darmoprawiro dan Sudomo.
Menurut Salim Said dalam Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto (2015:109), Laksamana Moeljadi adalah prajurit yang setia kepada Sukarno. Ia memimpin Angkatan Laut ketika Angkatan Darat yang dikendalikan Soeharto semakin menguat setelah G30S.
Sebagian besar perwira Angkatan Laut, menurut Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (1986:266) enggan tunduk pada kemauan Angkatan Darat untuk menegakkan Orde Baru. Keberanian Angkatan Laut menolak hal tersebut didukung oleh Korps Komando (KKO) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hartono.
“[Laksamana] Moeljadi menolak pembersihan sebanyak tuntutan Angkatan Darat,” tulis Harold Crouch
Pembersihan orang-orang yang dicap simpatisan PKI menjadi dalih para pendukung Orde Baru untuk melemahkan Angkatan Laut. Para Sukarnois atau orang-orang yang loyal kepada Sukarno di tubuh Angkatan Laut rawan dituduh sebagai kawan PKI. Apalagi Angkatan Laut terkait dengan koran dwimingguan El Bahar yang menjadi media ekspresi kaum nasionalis kiri yang diasuh oleh Komodor RS Puguh. Sejumlah insiden juga terjadi, salah satunya bentrokan antara personel KKO dengan pasukan Angkatan Darat terjadi di Jawa Timur pada Tahun 1967.
Pada tahun yang sama, Laksamana Moeljadi sempat berkunjung ke Uni Soviet dan membicarakan pembelian suku cadang alat tempur Angkatan Laut, namun sulit karena kali ini harus dibayar tunai. Sebelum 1965, Angkatan Laut Indonesia cukup kuat di Asia Tenggara berkat alat-alat dari Uni Soviet dan sekutunya.
Setahun setelah mendapat Supersemar, Soeharto akhirnya menjadi pejabat presiden pada 12 Maret 1967, menggantikan Sukarno yang pamornya sudah hancur setelah G30S. Dengan demikian, Soeharto menjadi panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada November 1968, Letnan Jenderal Hartono yang sudah tujuh tahun menjadi Panglima KKO-AL dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Korea Utara--negara yang tidak begitu penting hubungannya dengan Indonesia sepanjang Perang Dingin. Sekali waktu, Letjen Hartono dipanggil ke Indonesia, dan ia memenuhinya. Namun pada 6 Januari 1971, saat ia tengah berada di tanah air, secara misterius Letjen Hartono ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya.
Waktu masih menjadi Panglima KKO, Letjen Hartono adalah loyalis Sukarno yang sohor dengan kalimatnya: "Hitam kata Bung Karno, Hitam Kata KKO. Putih kata Bung Karno, Putih Kata KKO."
Posisi Hartono sebagai Panglima KKO kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Moekijat. Waktu Hartono meninggal sebagai duta besar, Moekijat pula yang menggantikannya.
Sudomo Datang Semua Beres
Setahun lebih setelah Hartono dijadikan duta besar, Laksamana Moeljadi juga akhirnya menyusul dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet, negara Blok Timur yang dijauhi Orde Baru. Moeljadi menghabiskan tahun-tahun terakhir dalam hidupnya di Moskow. Ia tutup usia pada 29 Juli 1972.
Posisi pimpinan tertinggi Angkatan Laut yang ditinggalkan Moeljadi pada akhir 1969 kemudian diisi oleh murid Martadinata lainnya, yakni Sudomo. Setelah era Moeljadi, pimpinan Angkatan Laut tidak lagi disebut Menpangal, tapi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL). Sudomo pernah menjadi staf Soeharto dalam Komando Pembebasan Irian Barat. Di masa kepemimpinan Sudomo, pembersihan di Angkatan Laut dilakukan lewat Operasi Ikan Paus. Kala itu, KKO atau yang sekarang bernama Korps Marinir benar-benar dikebiri.
Di era Sudomo pula alat perang andalan Angkatan Laut yang buatan Uni Soviet atau negara blok Timur lainnya kesulitan mendapatkan suku cadang. Kapal perang terbesar yang pernah dimiliki Indonesia, yakni KRI Irian, yang kesulitan mendapatkan suku cadang akhirnya dihilangkan dari daftar inventaris Angkatan Laut. Menurut laporan majalah Exspres (08/09/1970), saat itu anggaran ALRI seret sementara biaya opersional KRI Irian dinggap terlalu besar.
Sudomo juga pernah menjadi Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) dan Wakil Panglima ABRI. Setelah tak lagi di militer, Sudomo pernah dijadikan Menteri Tenaga Kerja dan Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sudomo kerap jadi solusi bagi Soeharto. Tak heran jika pernah ada singkatan Sudomo Datang Semua Beres (SDSB).
Editor: Irfan Teguh Pribadi
