tirto.id - Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan mikrozonasi untuk mengetahui wilayah yang berpotensi rawan gempa dan likuifaksi.
“Pemerintah daerah harus menyusun dan menyediakan anggaran untuk membuat peta mikrozonasi. Terutama di daerah yang rawan gempa dan likuifaksi. Tidak hanya di kota Palu, ini juga berlaku bagi kota-kota lain di Indonesia,” ujar dia di kantornya, Minggu (7/10/2018).
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lanjut Sutopo, ada amanah bagi pemerintah daerah untuk menyusun peta mikrozonasi dalam skala besar.
Dalam penyusunan peta, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga penelitian yang memiliki tenaga ahli yang kompeten seperti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sedangkan wewenang pemerintah daerah dalam penyelengaraan bencana tercantum dalam Pasal 9 UU Penanggulangan Bencana.
Kemudian, dari peta mikrozonasi tersebut, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan tata ruang. Kebijakan itu nantinya dapat mengetahui area yang cocok dijadikan pemukiman atau tidak.
“Kalau mau dijadikan pemukiman, ada syaratnya, seperti rumah harus tahan gempa, tersedianya fasilitas publik, rambu dan jalur evakuasi, serta sosialisasi,” tutur Sutopo.
Berkaitan dengan wilayah Palu, Sutopo menyatakan Badan Geologi telah menyusun peta mikrozonasi sejak tahun 2012, hasilnya menyebutkan bahwa daerah Palu rawan gempa dan likuifaksi. Namun, zona paling rawan itu terdapat pembangunan, salah satunya pemukiman.
“Saat gempa, terjadi likuifaksi dalam volume yang besar di area yang luas, sehingga menimbulkan bangunan rusak dan banyak korban jiwa dibandingkan daerah lain,” terang dia.
Kemudian, untuk percepatan penanganan darurat per 7 Oktober, BNPB memprioritaskan melanjutkan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban, penanganan medis bagi korban yang masih hidup dan jenazah, pendistribusian logistik bagi pengungsi mempercepat pemulihan infrastruktur, serta penanganan bantuan luar negeri.
Berdasarkan data BNPB hari ini, sumber daya manusia yang berada di lapangan untuk penanganan gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah adalah 8.223 personel gabungan yang terdiri dari 6.338 anggota militer, 1.560 anggota sipil, 325 personel militer luar negeri. Juga ada 51 alat berat (39 alat di Kota Palu dan 12 alat di Kabupaten Sigi) yang dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan pembersihan puing bangunan.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Yandri Daniel Damaledo
