tirto.id - Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengungkapkan pemerintah berencana menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Upaya ini dilakukan agar BBM dengan kualitas lebih baik dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak dan membutuhkan.
Pada saat yang sama, penyediaan BBM rendah sulfur juga diharapkan bisa mengatasi masalah polusi udara di Indonesia, khususnya di kota-kota besar.
"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih," kata Rachmat dalam keterangannya, dikutip Tirto, Jumat (13/9/2024).
Di sisi lain, mendorong penyaluran BBM subsidi rendah sulfur juga penting untuk menghemat anggaran negara. Apalagi, dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut.
Dengan kondisi ini, penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, terlebih setelah menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat.
"Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif," sambung Rachmat.
Untuk mencapai target tersebut, BBM subsidi rendah sulfur nantinya hanya akan bisa diakses oleh golongan masyarakat kelas menengah ke bawah atau kelompok yang membutuhkan. Sedangkan orang-orang kaya, dipastikan tak akan bisa mebeli BBM subsidi rendah sulfur.
"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM," imbuhnya.
Rachmat mengakui, memang banyak pihak khawatir dengan dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan penyesuaian penyaluran subsidi BBM ini, terutama untuk golongan kelas menengah. Karena itu, pemerintah memastikan dalam menyusun kebijakan ini pemerintah telah mempertimbangkan posisi dan kondisi kelas menengah saat ini.
"Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah. Apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, dimana jenis kendaraan lebih dari 1.400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7 persen populasi kendaraan,” tegas Rachmat.
Soal ketersediaan BBM subsidi rendah sulfur, saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan segera dijalankan secara bertahap.
"Dimulai dari Jakarta, sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai mengurangi kandungan sulfur pada Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite mulai kuartal I 2025. Sedangkan BBM jenis solar dengan kandungan sulfur rendah akan dirilis Pertamina dalam waktu dekat.
"Bensin rencananya yang saya tahu, bisa tanya Pertamina juga, bensinnya untuk di tempat (kilang) yang sama dan beberapa tempat lainnya itu mungkin bisa di tahun depan awal gitu. Iya, yang untuk bensin ya, Pertalite, Pertamax," kata dia, saat ditemui di sela acara Indonesia Sustainable Energy Week, di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (10/9/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Anggun P Situmorang
