tirto.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama pemerintah menyepakati nilai defisit pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di angka 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19. Di mana mengamanatkan defisit sudah harus kembali di bawah 3 persen pada 2023.
"Usulan pemerintah 2,9 persen Alhamdulillah kita sepakat dengan pemerintah di 2,85 artinya bahwa itu akan mengurangi tingkat pembiayaan utang kita. Kenapa itu diperlukan? Sebenarnya itu buffer saja. Kita minta supaya pemerintah ada best effort," ungkap Ketua Banggar DPR, Said Abdullah saat memimpin rapat, ditulis Kamis (16/6/2022).
Sementara postur makro fiskal 2023 dipatok dengan nilai pendapatan negara Rp2.266,7 triliun hingga Rp2.510,4 triliun setara 11,19-12,24 persen PDB. Pendapatan ini berasal dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah.
Sementara sumber pendapatan terbesar berasal dari penerimaan perpajakan diprediksi di rentang 9,3-10 persen dari PDB seperti penyesuaian yang telah disepakati Panja A. Meski begitu, Said menilai penerimaan dari perpajakan tersebut masih bisa digenjot lagi dan tax ratio dapat meningkat.
"Best effort-nya dimana? Dari sisi penerimaan, karena pemerintah itu exercise-nya sebenarnya tax ratio tidak hanya di tingkat 9,3 sampai 10 (dari PDB) bahkan bisa sampai 11. Kalau itu terjadi maka 2,85 defisit itu bisa dicapai," katanya.
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diharapkan juga meningkat luar biasa. Bahkan PNBP sampai hari ini peningkatannya sekitar 15,1 persen.
"Sehingga kita optimis defisit pembiayaan APBN 2023 dicapai di 2,85 persen,” lanjut Said.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan meski defisit pembiayaan ditekan hingga di bawah 3 persen, namun pembiayaan terkait subsidi dan kompensasi tetap akan dijalankan terutama bagi LPG 3kg, tarif dasar listrik dan BBM. Badan Anggaran juga meminta pemerintah untuk memastikan dan memperbaiki mekanisme penggunaan dana subsidi sehingga bisa tepat sasaran.
"Jangan sampai yang tidak menerima seharusnya menerima, yang tidak berhak tapi menerima itu kan bikin susah kita," pungkasnya.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
