Bamsoet Ingatkan Perlindungan Konsumen di Era Keuangan Digital

tirto.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo menyoroti sejumlah tantangan di sektor keuangan Indonesia. Utamanya dalam perkembangan inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto di Indonesia yang belakangan telah menunjukkan perkembangan pesat.

"Sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari tantangan dan potensi permasalahan," katanya dalam Sidang Tahunan MPR 2023, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Dia mengamini bahwa kehadiran aktivitas keuangan digital sangat dirasakan manfaatnya dari aspek kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi.

Di samping juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan nilai investasi, dan membuka kesempatan lapangan kerja baru.

Tapi di sisi lain, sektor yang relatif baru ini juga tidak terlepas dari berbagai tantangan dan potensi permasalahan di dalamnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diharapkan dapat menjadi landasan untuk penguatan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terutama dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan melakukan pengaturan, pengawasan, serta pengembangan terhadap sektor ini.

"Untuk itu dalam sidang tahunan yang mulia ini, kami mengajak seluruh pihak terkait, untuk bersama-sama mengembangkan industri keuangan digital kita agar dapat bertumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan senantiasa mengutamakan pelindungan konsumen," tutur Bamsoet.

Penguatan daya saing industri keuangan digital, lanjut dia, juga akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Agenda pokok sidang tahunan ini adalah pidato presiden tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia.

Sidang dimulai pukul 09.30 WIB. Dihadiri sekitar 1.549 undangan yang terdiri dari presiden RI dan wakil presiden RI, mantan presiden RI dan mantan wakil presiden RI, mantan Ketua MPR RI/DPR RI/DPD RI, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR RI, menteri Kabinet Indonesia Maju, dan pejabat setingkat menteri.

Kemudian ketua umum partai politik yang memiliki keterwakilan di DPR RI, raja-raja nusantara, ketua ormas keagamaan serta perwakilan teladan seluruh nusantara.