tirto.id - Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Don Muzakir meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kata Muzakir, per Juli 2022, tingkat inflasi tahunan sudah mencapai 4,94 persen melampaui APBN 2022 yang diperkirakan sebesar 2 - 4 persen.
Inflasi ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan di bulan-bulan mendatang, sehingga berpotensi semakin menggerus daya beli konsumen, kata dia. Saat ini, harga kebutuhan pokok, seperti cabai, daging, bawang putih, telur dan beberapa kebutuhan pokok lainnya terus mengalami kenaikan.
“Kenaikan bahan pokok tersebut di atas dipicu oleh kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, ketidaklancaran pasokan BBM bersubsidi mengakibatkan kenaikan tarif angkut sampai terjadinya perang Ukraina dan Rusia menyebabkan berkurangnya pasokan bahan baku pangan dan pakan ternak,” kata dia dalam keterangan, Selasa (30/8/2022).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan menurunnya omzet pedagang pasar. Daya beli masyarakat belum sepenihnya pulih. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar, memastikan kelancaran distribusi BBM bersubsidi, sampai meninjau ulang rencana kebijakan menaikkan harga BBM.
“Kami harap pemerintah meninjau ulang rencana kebijakan menaikkan harga BBM dan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang bersifat dapat memicu kenaikan harga dan barang-barang kebutuhan pokok atau penting lainnya dan memberikan bantuan permodalan,” kata dia.
Sinyal pemerintah mencabut BBM subsidi sudah tampak terlihat. Dimulai dari ditambahnya bantalan sosial untuk masyarakat miskin sampai bantuan subsidi upah yang akan diberikan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Adapun semua bantalan sosial yang akan diberikan pemerintah ini mencapai Rp24,17 triliun.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
