Antisipasi Krisis Pangan, RI Perlu Reformasi Kebijakan Pertanian

Reporter: Selfie Miftahul Jannah - 24 Jun 2022 15:10 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, perlu reformasi kebijakan pertanian secara menyeluruh untuk mencegah krisis pangan.
tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti ancaman krisis pangan yang menghantui dunia. Belum lagi tendensi konflik Rusia-Ukraina yang meningkatkan risiko terhadap perekonomian seluruh negara termasuk Indonesia.

Lembaga penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai, perlu reformasi kebijakan pertanian secara menyeluruh dan mendesak untuk mencegah krisis pangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik global serta ancaman perubahan iklim dan permasalahan produktivitas.

Kepala Penelitian CIPS Felippa Ann Amanta mengatakan, Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara.

“Diperlukan pemahaman dari semua pihak kalau sistem pangan itu kompleks, terdiri atas produksi, distribusi, rantai pasok, dan juga perdagangan internasional. Membenahi salah satu saja tidak akan cukup karena semuanya saling menopang dalam memastikan ketersediaan pangan untuk konsumen,” jelas dia dalam keterangan resmi, Jumat (24/6/2022).

Indeks ini juga menunjukkan Indonesia berada di peringkat 113 dari 113 dalam kategori Sumber Daya Alam (SDA) dan ketahanan. Dapat diartikan Indonesia memiliki kerentanan terhadap risiko sumber daya alam dan perubahan iklim.

Indonesia juga menempati peringkat ke-54 dalam kategori keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam kategori kualitas dan keamanan. Peringkat-peringkat tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pertanian yang sudah dijalankan perlu dievaluasi dan diadaptasi supaya bisa menjawab tantangan dari risiko-risiko yang ada.

Swasembada yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian, sudah tidak relevan untuk Indonesia.

“Terus bertambahnya jumlah populasi dan terus berkurangnya luas lahan pertanian sudah menunjukkan ada keterbatasan pada daya dukung lahan untuk menyediakan pangan bagi ratusan juta penduduk. Kita perlu memanfaatkan keterbatasan yang ada dengan metode yang lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan,” jelas dia.

Kebijakan pertanian perlu diarahkan pada intensifikasi yang fokus pada pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan menggunakan input pertanian berkualitas. Kebijakan ini dapat mendukung sistem pertanian berkelanjutan dengan memastikan lingkungan bisa terus memberikan manfaat kepada manusia, dengan cara-cara yang aman.

Felippa juga menyarankan peningkatan produktivitas melalui perbaikan teknik budi daya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, penggunaan modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.

Ketimpangan produktivitas tanaman pangan misalnya padi, jagung, dan kedelai antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga merupakan isu yang penting untuk diselesaikan dalam upaya meningkatkan produktivitas nasional.



Baca juga artikel terkait ANCAMAN KRISIS PANGAN atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Anggun P Situmorang

DarkLight