tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengucurkan anggaran sebesar Rp62,1 miliar untuk Transportasi Jakarta (Transjakarta) agar tarif tetap meski Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan. Selain itu, DKI juga mengucurkan Rp4,2 miliar untuk subsidi angkutan laut.
Hal tersebut dikatakan Anies saat memimpin rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya.
“Jadi publik yang naik bus TransJakarta tak perlu merasakan kenaikan harga tarif angkutan umum karena itu amat dibutuhkan. Ini segera dieksekusi dengan Rp62,1 untuk TJ dan Rp4,2 untuk angkutan umum laut. Jadi, pengguna angkutan laut dan TJ tidak ada perubahan [Tarif]” kata Anies melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (10/9/2022).
Dengan tidak ada kenaikan harga meski harga BBM naik, Anies berharap masyarakat dapat menggunakan transportasi umum.
“Kira-kira dengan cara seperti itu, maka masyarakat yang menggunakan kendaraan umum merasakan stabilitas. Dan yang kedua, yang menggunakan kendaraan pribadi, ayo pindah ke kendaraan umum karena lebih murah dan jangkuannya sudah 92 persen wilayah Jakarta,” ucapnya.
Kemudian Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial, baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik.
Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif meski harga BBM naik.
“Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” tuturnya.
Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, diantaranya sebagai berikut:
1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial
2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan
3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan
4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami
kenaikan
5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan
6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.
Rapat ini juga dihadiri oleh Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Anggun P Situmorang
