tirto.id - Dikenal publik sebagai King Maker, mantan Ketua MPR, dan penggagas Partai Amanat Nasional (PAN) tidak cukup membuat Amien Rais berhenti berpolitik. Di usia lanjut, Amien merasa tidak cukup mendirikan satu partai. Setelah keluar dari PAN, ia mendirikan partai berbasis agama yang ia namai Partai Ummat.
Berbeda dengan PAN yang digagas oleh beberapa orang, PAN sekiranya sangat mengandalkan ketokohan Amien semata. Sekilas, partai ini bahkan nampak sebagai partai keluarga Rais. Tasniem Fauzia Rais dan Ahmad Hanafi Rais, dua anak dari Amien, termaktub dalam akta pendirian Partai Ummat.
“Pak Amien Rais juga sudah punya nama, saya kira kita punya pemilih-pemilih yang insyaAllah akan setia dengan Partai Ummat,” kata Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat Ansufri Idrus Sambo dilansirAdiTv.
Nama Amien berada di posisi Ketua Majelis Syuro Partai Ummat. Ridho Rahmadi, menantu Amien, menempati posisi ketua umum partai. Tinggal dua anak Amien dalam politik, yakni Hanum Salsabiela Rais dan Ahmad Baihaqy Rais, yang bertahan di PAN.
Orang-orang lainnya kalah pamor dibandingkan Amien. Umumnya mereka belum cukup makan asam garam di bidang legislatif-eksekutif. Adapun yang sudah pernah mencicip kursi legislatif adalah mantan kader PAN yang berpindah haluan.
Nama-nama itu antara lain Agung Mozin, mantan anggota DPR dari PAN yang menjadi Wakil Ketua Umum I Partai Ummat, Sugeng, mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN Provinsi Jawa Timur yang menjabat Wakil Ketua Umum II Partai Ummat, Chandra Tirta Wijaya, mantan legislator dari Fraksi PAN sebagai Ketua Umum III Partai Ummat, mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menempati posisi Sekretaris Jenderal Partai Ummat, dan mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) M.S. Kaban duduk sebagai Wakil Ketua I Majelis Syuro Partai Ummat.
Sisanya banyak terdengar dalam perhelatan Pilkada Jakarta 2017 atau Pilpres 2019. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka baru meniti karier politik sejak 2016, kendati pernah muncul dalam berbagai gerakan politik sebelumnya. Misalnya Idrus Sambo, 'guru spiritual' Prabowo Subianto yang muncul saat membentuk Presidium Alumni 212. Kemudian ada Neno Warisman di posisi Wakil Ketua III, dan juga Buni Yani, orang yang menjadi biang kerok tersebarnya video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang dituding menistakan agama.
Kendati sudah banyak partai berbasis agama Islam, Idrus yakin partai ini bisa bertahan di kancah politik nasional.
“Memang sudah ada beberapa partai yang lain juga, tapi kita ingin segmen lain yang mungkin tidak ada dalam partai-partai Islam yang lain,” ucap Idrus.
Ceruk mana yang ingin dijangkau Partai Ummat?
Suara Partai Islam Terseok
Berkaca pada pilpres 2019 lalu, paslon presiden-wakil presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin berhasil unggul dari paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sepanjang rangkaian pilpres 2019, Jokowi dituding tidak berpihak kepada ulama dan menzalimi pemuka agama Islam. Di sisi lain, Prabowo dianggap peduli umat Islam dan para pemukanya.
Gerakan-gerakan berlabel Islam di sekitar Prabowo ini bisa dipetakan melalui ceruk yang bernama Persaudaraan Alumni (PA) 212. Isinya rata-rata mereka yang dulu ikut aksi akti-BTP dalam Pilkada Jakarta 2017. Selain itu ada pula Front Pembela Islam (FPI) yang kemudian mendirikan gerakan Ijtima Ulama.
Pokok dari Ijtima Ulama adalah memilih presiden-wakil presiden yang dianggap mewakili kelompok ulama. Dari hasil rundingan itu, muncullah nama Prabowo. Platform Ijtima Ulama lagi-lagi diisi oleh PA 212 mendukung Prabowo.
Sayangnya, usaha ini tidak berjalan mulus. Prabowo-Sandiaga kalah dengan perolehan suara 44,50% dan Jokowi-Ma’ruf 55,50%. Ada beberapa sebab mengapa dukungan PA212 gagal memenangkan Prabowo-Sandiaga.
Pertama, lumpuhnya isu identitas agama. Jokowi sudah memilih Ma’ruf sebagai wakil presidennya. Nama ini bukan hanya dikenal sebagai ulama, tetapi juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat itu yang bisa memengaruhi suara umat Islam.
Hasil survey dari Indikator Politik Indonesia menunjukan suara kelompok Islam terbesar di Indonesia itu akan mengarah ke Jokowi-Ma’ruf sebanyak 62,7% dan sisanya sekitar 37 persen mendukung Prabowo-Sandiaga, tersebar di Jawa Barat dan Banten.
Setelah Jokowi-Ma’ruf menang analisis Indikator Politik menjadi semakin mantap. Suara kaum nahdliyin menentukan kemenangan di pilpres 2019 dan Ma’ruf adalah pilihan ampuh untuk menumpulkan serangan kepada Jokowi saat itu.
“Mengingat lawan-lawan politik Jokowi selalu menyerang dengan isu-isu keislaman, Ma’ruf Amin dijadikan sebagai kunci untuk meng-counter langkah liar lawan politiknya,” catat Ahmad Sanusi dan Galih Gumilar dalam penelitiannya berjudul Peran Ma'ruf Amin dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim pada Pemilihan Presiden 2019 (2019).
Yang relevan saat itu adalah suara warga nahdliyin, bukan PA212.
Perkiraan ini sejalan dengan analisis Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Pada tulisannya berjudulPolitik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas (2019), Arya melihat preferensi agama dalam perhelatan pilpres 2019 oleh PA 212 agak sulit untuk menjamin kemenangan.
“Pemilih di Indonesia pada dasarnya moderat dan pertimbangan pilihan dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor pertimbangan terhadap kualitas personal dan kinerja calon dibandingkan dorongan politik keagamaan,” tukil Arya.
Namun, ada juga analisis lain yang menyebut bahwa preferensi pendukung gerakan 212 kali ini memang tidak sama dengan sebelumnya. Dalam gerakan 212 pada 2016-2017, BTP berhasil diturunkan karena faktor non-muslim, keturunan Tionghoa, dan dianggap menista agama. Jokowi, kendati tanpa Ma’ruf Amin, adalah keturunan Jawa dan beragama Islam.
“Dari sisi preferensi politik, baik Joko Widodo dan Prabowo Subianto mendapatkan suara dari pendukung massa aksi 212,” lanjutnya.
Sedang dari segi suara legislatif, partai Islam atau bercorak religius tidak serta-merta mendapatkan keuntungan elektoral. Suara-suara ini beralih kepada Partai Gerindra atau PDI-P, yang dipercaya sebagai partai nasionalis. Kemungkinan suara mereka naik karena dikerek oleh paslon yang mereka usung, yakni Jokowi dan Prabowo, bukan karena ideologi partai.
“Secara agregat, Gerindra dipilih oleh sekitar 22,4% pendukung 212 dan PDIP 16,6%, disusul Golkar (10,8%),” catat Arya lagi.
Temuan Arya ini kemudian terbukti dalam perolehan suara di pileg 2019. Baik partai nasionalis maupun religius sama-sama menuai keuntungan. Dari partai religius, yang mengalami peningkatan paling banyak adalah PKS. Dia berhasil merangsek dari yang sebelumnya hanya 6,79% suara menjadi 8,21%.
Sedangkan partai nasionalis dengan kenaikan paling signifikan adalah Partai Nasdem dari 6,72% menjadi 9,05%. Namun baik Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PDI-P juga mengalami peningkatan. Hanya Partai Demokrat yang mengambil “politik jalan tengah” saja yang merosot.
Dari segi persentase, PAN yang didukung oleh Amien Rais justru mengalami penurunan dengan perolehan 6,84% suara nasional setelah mendapat 7,59% pada 2014.
Penurunan ini sebenarnya tidak mencengangkan.
Memasuki era reformasi, sejak pemilu 1999-2014, suara partai Islam sebenarnya tidak pernah merosot jauh sampai menghilang di parlemen, tetapi juga tidak pernah memenangkan perhelatan pemilu legislatif. Perolehan suara terpecah belah. Seandainya pun perwakilan PPP, PBB, PKB, PKS, dan PAN digabung, perolehan suara mereka tidak bisa melebihi komposisi 50% di parlemen. Mereka kalah jauh dibanding perolehan partai nasionalis.
Dengan Partai Ummat, kelompok suara baru sangat mungkin tidak akan muncul dari partai nasionalis, tapi justru mengambil suara dari partai Islam lain seperti PAN, PKS, dsb.
Apabila Partai Ummat berhasil melenggang ke parlemen, keterwakilan partai Islam bisa bertambah, tapi tidak berarti suaranya menguat. Skenario terburuk: jika Partai Ummat gagal masuk ke parlemen, ia hanya akan jadi pemanis yang mengambil alih sedikit suara partai Islam lain yang juga sudah terbagi-bagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Windu Jusuf
