tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengakui bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) menuai protes dari beberapa pelaku eksportir. Aturan ini dinilai akan memberatkan mereka para pelaku ekspor.
"Devisa hasil ekspor regulasinya dalam waktu dekat ini akan terbit, walaupun ada beberapa yang tanda petik 'protes'," ujar Airlangga dalam pembukaan Ceremony of Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Airlangga mengatakan padahal para pelaku eksportir bebas memilih perbankan mana saja untuk menyimpan DHE-nya. Pemerintah sendiri dan Bank Indonesia (BI) juga tidak mengatur atau mengkhususkan perbankan tertentu.
"Perbankannya boleh pilih tidak diatur dan di Indonesia ini perbankan internasional pun banyak beroperasi. Jadi eksportir tidak perlu khawatir bahwa mereka kehilangan hak terhadap barang yang di ekspor," terangnya.
Airlangga mengingatkan bahwa aturan akan terbit ini merupakan amanat konstitusi. Di mana bumi, air, tanah dan segala kekayaan ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
"Dan ini adalah kepentingan negara yang diterapkan dalam pengaturan devisa hasil ekspor. Kita ketahui negara lain menaikkan tingkat suku bunga dan kita harus menjaga devisa di dalam negeri," jelasnya.
Sebelumnya, Mantan Menteri Perindustrian ini mengatakan masih terdapat kendala yang membuat PP ini belum bisa terbit. Salah satunya adalah masih menunggu paraf dari Kementerian atau Lembaga terkait.
"Cuma nunggu proses penandatanganan. paraf nanti langsung diluncurkan," pungkas dia.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Intan Umbari Prihatin
