Digulingkan Rakyat, Ben Ali Kabur ke Luar Negeri

tirto.id - Pada 2018, Tunisia kembali diguncang demo besar setelah revolusi yang melengserkan diktator Zine al-Abidine Ben tujuh tahun sebelumnya.

Pada hari Senin (8/1/2018), ketegangan meningkat tatkala para demonstran yang sebagian besar didominasi kelompok usia muda berkumpul di beberapa titik, memblokir jalan, menjarah toko, hingga memblokir jalan, demikian yang diberitakan BBC. Bentrokan tak terhindarkan setelah kepolisian Tunisia menurunkan 2.100 personel. The New York Times melaporkan sekitar 800 orang ditahan dan satu orang tewas di Tebourba. Penahanan ratusan orang oleh aparat Tunisia dikritik oleh PBB.

“Kami khawatir dengan tingginya jumlah penangkapan,” ujar Rupert Colville, juru bicara Komisioner Tinggi HAM PBB. “Kami meminta pihak berwenang untuk memastikan orang-orang tidak ditangkap dengan cara sewenang-wenang. Semua orang harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan mereka yang dikenai tuduhan segera dilepaskan.”

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Khelifa mengatakan kepada AFPbahwa protes telah padam pada hari Jum’at (12/1/2018). Akan tetapi, menurut pantauan Al Jazeera, sejumlah pemrotes dari kelompok yang menamakan dirinya 'Fech Nestannew' ('Apa yang Kita Tunggu?') kembali turun ke jalan di hari yang sama.

Aksi massa tersebut dipicu oleh pengumuman pemerintah Tunisia tentang rencana pengetatan anggaran 2018 dan kenaikan pajak, di tengah tingginya inflasi dan angka pengangguran.

Tepat hari ini sembilan tahun silam, 14 Januari 2011, Ben Ali menyatakan keadaan darurat (state of emergency). Namun, beberapa jam setelahnya, ia kabur ke luar negeri. Ia menjadi diktator pertama yang terguling dalam rangkaian revolusi yang dikenal sebagai Arab Spring.

Bagaimana ia berkuasa dan seperti apa wajah politik Tunisia yang ia tinggalkan?

Revolusi 2011

Pada 2011, gelombang aksi massa di seluruh penjuru negeri sukses mendongkel rezim diktator Zine al-Abidine Ben Ali. Runtuhnya rezim yang telah berusia 20 tahun itu menerbitkan harapan akan demokrasi dan kehidupan yang lebih baik. Namun, tujuh tahun kemudian, api harapan itu padam. Pemerintahan pasca-Ben Ali dipandang gagal menjamin kesejahteraan dan keamanan publik. Mengutip Financial Times, usai revolusi, stabilitas negara terancam dengan serangan yang dilancarkan ISIS di sejumlah kota seperti Ben Guerdane—berbatasan dengan Libya.

Di sana, ISIS menyerang polisi dan tentara. Pada 2015, serangan berlanjut di Museum Nasional Bardo serta resor Sousse. Serangan yang menewaskan puluhan itu dilakukan oleh anak-anak muda Tunisia yang terpapar paham ekstremis dan bergabung dengan ISIS. Tunisia tercatat, menjadi pemasok terbesar pasukan asing ISIS di Irak, Suriah, dan perbatasan Libya.

Serangkaian teror tersebut mendorong pemerintah ekstra waspada. Keamanan diperketat. Aksi-aksi kontraterorisme digalakkan, dengan kekerasan fisik yang eksesif. Seperti dilaporkan Amnesty International pada 2015, pemerintah melakukan penyiksaan—berupa sengatan listrik—kepada mereka yang dituduh sebagai pelaku teror.

Faktor kedua yang tak kalah penting dan jadi pemicu utama demonstrasi ialah kondisi ekonomi domestik. Lagi-lagi, ini terjadi tujuh tahun setelah Rezim Ben Ali digulingkan karena faktor serupa plus kegagalan mengatasi pengangguran dan korupsi.

Washington Institute menyebutkan angka pengangguran di Tunisia mencapai 15% secara nasional (30% di antaranya adalah sarjana), harga bahan pokok melonjak, defisit PDB menyentuh 6%, serta mata uang Tunisia kehilangan seperempat nilainya hanya dalam waktu dua tahun. Tak hanya itu, investasi asing dan industri pariwisata terpuruk akibat serangan kelompok teror macam ISIS.

Pergantian Rezim dan Transformasi Ennahda

Masalah yang dihadapi oleh Tunisia adalah khas negara-negara yang baru mengalami transisi demokratik. Setelah Ben Ali lengser, pemerintahan dipegang oleh Ennahda, salah satu partai Islamis terbesar di jazirah Arab pasca-revolusi 2011 yang memainkan peran kunci dalam penggulingan sang diktator dan transisi setelahnya.

Ennahda didirikan oleh Ghannouchi dan Abdelfattah Mourou dengan nama asli Islamic Tendency Movement (MTI) yang kemudian berubah nama pada 1970an. Ennahda banyak dipengaruhi oleh gagasan dan praktik politik Ikhwanul Muslimin. Ketika Ennahda didirikan, gelombang kekecewaan di akar rumput terhadap rezim Bourguiba tengah menjalar.

Di bawah rezim Bourguiba, represi atas kebebasan sipil beriringan dengan korupsi dan ketimpangan sosial. Protes pun digelar dengan aksi mogol massal antara 1976 dan 1978. Pada 26 Januari 1978, aparat Bourguiba merespons aksi mogok dengan menghajar para peserta aksi. Ratusan luka-luka, puluhan tewas, dan seribu orang ditangkap dengan tuduhan menghasut.

Ennahda pun mulai bergerak di bawah tanah, sembari mengoorganisir massa pembangkang, menerbitkan jurnal, hingga membentuk kelompok-kelompok diskusi. Pada April 1981, rezim Bourguiba membuka pendaftaran untuk partai politik. Ennahda turut mendaftar, namun ditolak, bahkan pentolan-pentolannya dicokok karena dianggap subversif.

Harapan sempat muncul kala Ben Ali menggulingkan Bourguiba lewat kudeta pada 1987. Tak lama setelahnya, Ben Ali memberikan amnesti kepada semua tahanan politik serta mengumumkan era baru demokrasi multipartai. Ennahda, yang masih bernama MTI, kembali mendaftar sebagai partai politik, namun lagi-lagi ditolak. Pada awal era Ben Ali, nama Ennahda/Hizb Ennahda (Partai Kebangkitan) mulai dipakai.

Penolakan proposal tersebut bukan satu-satunya mimpi buruk bagi Ennahda, sebab Ben Ali yang diharapkan membawa reformasi, ternyata setali uang dengan Bourguiba. Pada pemilihan 1989, seorang kandidat independen yang berafiliasi dengan Ennahda memperoleh 13% suara secara keseluruhan. Polisi-polisi Ben Ali pun main gebuk. Puluhan ribu anggota ditangkap, dipenjara, di-blacklist dari pekerjaan dan sekolah, serta terpaksa mengasingkan diri.

Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Pada Desember 2010, seorang pedagang buah bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya dan memicu protes di seluruh negeri. Ennahda segera bergabung arus pembangkan sipil yang meluas dan menggulingkan Ben Ali.

Berakhirnya rezim Ben Ali membuka ruang-ruang demokratis yang dimanfaatkan dengan baik oleh Ennahda. Dalam pemilu legislatif pertama pasca-Ben Ali, Ennahda meraih 89 kursi di parlemen. Ennahda menang karena dianggap masyarakat Tunisia jujur dan tidak korup seperti kroni-kroni Ben Ali.

Namun selama memerintah, Ennahda dinilai tidak mampu menjaga kestabilan dalam negeri karena dianggap membiarkan kelompok-kelompok Islamis tumbuh pesat dengan cepat—bahkan beberapa di antaranya melakukan aksi kekerasan dan teror. Tak hanya itu pengangguran masih tinggi dan ekonomi tak membaik.

Di tengah sengkarut itu, pada 2012, Beji Caid Essebsi, mantan Menteri, duta besar, dan presiden parlemen di rezim Ben Ali mendirikan Nidaa Tounes—sebuah partai yang beranggotakan mantan pejabat pemerintah, politisi sayap kiri, dan sekuler. Partai dini didirikan sebagai respon atas pertumbuhan kelompok-kelompok ekstremis, serta sebagai bentuk perlawanan terhadap Ennehda. Seketika, Nidaa Tounes menjadi pusat gerakan oposisi yang melibatkan sekitar dua juta orang loyalis/simpatisan rezim Ben Ali.

Untuk meredam kegelisahan masyarakat, Ennahda menggandeng Essebsi beserta partainya untuk berkoalisi pada akhir 2013. Keputusan tersebut menyebabkan perpecahan dalam internal Ennehda sebab Essebsi dan partainya dianggap rival. Kendati banyak yang menolak, koalisi keduanya menghasilkan konstitusi baru pada 2014 yang melindungi kebebasan politik, kehidupan beragama, dan demokrasi.

Pemilihan di bawah konstitusi baru pada 2014 mengubah semuanya. Nidaa Tounes menang dalam pemilihan legislatif. Essebsi jadi presiden mengalahkan Moncef Marzouki, aktivis HAM sekaligus presiden interim dalam masa transisi pasca-revolusi 2011.

Para analis politik dan pengamat pemilu menyebut kemenangan Nidaa Tounes merupakan bukti rasa frustasi masyarakat Tunisia kepada Ennahda sebagai partai yang berkuasa akibat gagal merealisasikan harapan setelah lengsernya Ben Ali.

Menurut Tahat Chegrouche, Ennahda kalah karena tiga alasan. “Naiknya angka pengangguran, ekonomi memburuk, serta aksi teror yang jamak terjadi,” jelasnya.

Sadar posisinya tidak berada dalam kondisi yang kondusif, Ennahda mengubah strategi politiknya. Dalam kongres kesepuluh pada Mei 2016, 80% delegasi mendukung perubahan Ennahda dari yang semula “gerakan Islamis” menjadi “partai muslim demokrat.” Artinya, Ennahda akan meninggalkan aktivitas sosial, pendidikan, budaya, dan keagamaan, serta berfokus pada kegiatan politik.

Seperti ditulis Rached Ghannouchi—salah satu pendiri Ennahda—dalam artikel berjudul “From Political Islam to Muslim Democracy: The Ennahda Party and the Future of Tunisia” yang terbit di Foreign Affairs, dipisahkannya politik dan keagamaan berangkat dari keyakinan bahwa tak satu pun partai politik mampu mewakili agama dan pengelolaan agama musti dilakukan oleh lembaga independen serta netral. Sederhananya, agama tak boleh partisan.

Pemisahan agama dan politik juga akan mencegah pejabat menggunakan daya tarik berbasis agama untuk memanipulasi masyarakat. Hal itu, menurut Ghannouchi, bakal mengembalikan independensi lembaga keagamaan agar tidak terjebak ke dalam situasi pra-2011, di mana negara mencampuri urusan keagamaan. Perpisahan tersebut juga dianggap membantu Tunisia memerangi ekstremisme serta memfasilitasi penyebaran pendidikan agama yang lebih baik dan mengenalkan kembali pemikiran Islam moderat di Tunisia.

Olivier Roy dalam tulisannya berjudul “Political Islam After the Arab Spring: Between Jihad and Democracy” yang diterbitkan Foreign Affairs menyebutkan keputusan memisahkan urusan masjid dan politik bisa menimbulkan risiko jangka pendek untuk partai-partai Islam seperti Ennahda. Perpisahan tersebut, menurut Roy, berpotensi dimanfaatkan para jihadis ekstremis untuk semakin getol mengkampanyekan kemurnian ideologis, menolak pengakomodasian norma-norma dan institusi sekuler, serta merekrut lebih banyak pemuda muslim demi tujuan-tujuan politiknya.

Sejak pertama kali berkuasa pada 2011, Ennahda kerap membuat konsesi untuk mempertahankan posisinya dalam dinamika politik Tunisia. Ada kekhawatiran strategi terbaru mereka yang memisahkan “agama” dan “politik” dapat menjauhkan mereka dari basis pemilih tradisional Ennahda. Ada pula yang berpendapat Ennahda akan tetap stabil mengingat mereka tidak sekedar partai tapi juga gerakan yang besar.

Begitu demokrasi dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi dan ekstremisme relatif berhasil dihalau, ekonomi segera nampak jadi problem terbesar. Suksesi kepemimpinan dari Ennahda ke koalisi Ennahda-Nidaa Tounes nyatanya belum mampu memperbaiki kesejaheraan masyarakat Tunisia. Pada 2016, masih di bawah pemerintahan Essebsi, Tunisia menyetujui pinjaman sebesar $2,8 miliar dari IMF yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi domestik. IMF mensyaratkan Tunisia meningkatkan independensi bank sentral, merestrukturisasi tiga bank umum, serta meningkatkan ekuitas pajak.

Namun, pinjaman IMF disebut-sebut sebagai salah satu penyebab krisis. Observatorium Ekonomi Tunisia menyatakan, pinjaman tersebut memaksa Tunisia menghemat anggaran tahun 2018, hilangnya seperempat nilai mata uang Tunisia, hingga meningkatkan defisit keuangan negara.

=======

Naskah ini pertama kali terbit pada Januari 2018. Naskah diterbitkan ulang dengan editing minor untuk ditampilkan di rubrik Mozaik.