Yasonna Siap Lawan Gugatan Tommy Soeharto soal Dualisme Berkarya

Yasonna bersikukuh Kemenkumham sudah sesuai prosedur mengesahkan kepengurusan Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi Pr.

Sumber: Antara

Terbit 28 Sep 2020 08:29 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Titiek Soeharto (kiri) bersama Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, pada Konsolidasi Pemenangan Partai Berkarya, di Bantul, Yogyakarta, Senin (11/6). (ANTARA/Istimewa

tirto.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya periode 2020-2025 pimpinan Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr.

Menurut Yasonna, kubu Tommy sudah mengambil langkah yang tepat dengan menempuh jalur hukum dan karena itu pihaknya pun akan menghormati seluruh proses hukum yang berlaku.

"Tidak ada masalah. Saya siap menghadapi gugatan tersebut dan akan mengikuti semua prosedur hukum yang berlaku," kata Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/9/2020) dilansir dari Antara.

Yasonna menyebut bahwa keputusan kementeriannya yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya yang dipimpin Muchdi Pr sudah sesuai prosedur dan aturan. Namun Yasonna tetap mempersilakan Tommy untuk menggugat apabila merasa tidak puas.

"Keputusan yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya diambil sesuai dengan prosedur dan aturan. Tapi ya itu tadi, silakan saja bila ada yang merasa tidak puas dan mengambil langkah hukum terkait keputusan tersebut," katanya.

"Saya tentu menghormati langkah hukum tersebut. Sejak awal saya memang sudah mengatakan silakan diuji saja di PTUN bila memang ada yang keberatan," imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

Tommy Soeharto diketahui tak lagi memiliki kuasa di Partai Berkarya, setelah Muchdi Pr terpilih sebagai ketua umum melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Berkarya pada Sabtu (11/7/2020) lalu. Munaslub itu juga menyepakati enam poin lain. Salah satunya, nama dan logo partai berubah kembali menjadi Partai Beringin Karya yang disingkat ‘Berkarya’, sesuai akta pendirian 5 Mei 2016.

Tak terima dilengserkan oleh kader-kader di partainya, Tommy menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan yang terdaftar pada 21 September 2020 dengan nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT ini dilakukan terkait keputusan Yasonna mengesahkan kepengurusan DPP Partai Berkarya 2020-2025 yang dipimpin Muchdi Pr.

Adapun poin-poin gugatan yang dialamatkan kepada Menkumham sebagai tergugat adalah mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Menkumham Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tanggal Partai Berkarya tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menkumham Nomor M.HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya tertanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 tertanggal 30 Juli 2020.

Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat penggugat seperti semula. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara tersebut.