tirto.id - Peristiwa G30S/PKI jangan dijadikan komoditas politik, baik jangka pendek maupun untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang. Imbauan ini diungkapkan Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto.
"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya, cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto usai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10/2017).
Menurut dia, peristiwa G30S/PKI ini jika dibawa ke politik akan menimbulkan kegaduhan, akan menimbulkan suasana yang saling salah menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat,” kata Wiranto sebagaimana diwartakan Antara.
Menko Polhukam mengatakan bahwa harus semua bisa memahami peristiwa ini, karena sejarah tidak bisa diputar balik.
"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi, kan tadi presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu," katanya menjelaskan.
Wiranto mengatakan peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini, dan menata masa depan. Karena itu, menurutnya, penyelesaian peristiwa itu secara yuridis sudah tidak mungkin.
"Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non-yudisial," ujarnya.
Wiranto mengungkapkan penyelesaian non-yudisial sudah berlangsung, dimana banyak keluarga-keluarga yang terlibat masalah PKI, sudah jadi pejabat atau menjadi pegawai pada saat ini.
"Secara non yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan. Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini. Makanya tadi Presiden mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," katanya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa jangan sampai sejarah kelam peristiwa PKI terulang kembali di Indonesia.
Hal ini diungkapkan Presiden usai memimpin upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta, Minggu.
Untuk itu, kata Jokowi, semua elemen bangsa harus memegang teguh Pancasila dan menjaga kesatuan serta tidak memberi ruang ideologi-ideologi yang bertentangan dengan dasar negara Indonesia.
"Jangan beri ruang ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila. Apalagi memberi ruang terhadap PKI," tegas Presiden.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
