tirto.id - Brigjen Hasanuddin dicopot dari jabatannya sebagai Wakapolda Maluku. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengapresiasi langkah Polri ini.
Menurutnya, hal ini harus dilakukan karena Hasanuddin terlibat mendukung purnawirawan Irjen Murad Ismail saat pencalonannya sebagai kepala daerah Maluku 2018.
Neta mengatakan, langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian memutasi Hasanuddin sangat tepat. Hal ini lantaran Polri menegaskan sikapnya sebagai institusi yang netral dalam Pilkada 2018.
“IPW memberi apresiasi pada Kapolri Tito Karnavian yang sudah bertindak cepat dan tegas mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin yang sudah berkampanye untuk mendukung paslon Irjen Murad Ismail di Pilgub 2018,” kata Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto hari Kamis (21/6/2018).
Pemutasian Hasanuddin ini tertuang dalam telegram rahasia Nomor : ST/1535/VI/Kep/2018 hari Rabu (20/6/2018).
Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen Ahmad Wiyagus yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Hasanuddin dipindahkan sebagai analis kebijakan utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri.
Neta menilai, dukungan Hasanuddin jelas melanggar UU Polri. Ia berharap dengan dicopotnya Hasanuddin maka tidak ada lagi anggota Polri yang berpolitik dan mendukung paslon tertentu.
Ia menegaskan, IPW juga sudah membentuk tim yang bertugas memantau netralitas Polri di Pilkada 2018 karena purnawirawan Polri yang ikut Pilkada cukup banyak.
“Terutama dari Sumut, Jabar, Kaltim, dan Maluku. Meskipun di Sumut tidak ada polisi yang ikut Pilgub, tapi indikasi ketidaknetralan polisi terlihat oleh masyarakat dan IPW sedang mengumpulkan bukti-buktinya,” tegas Neta lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Yandri Daniel Damaledo
