tirto.id - Wacana kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) untuk SMA/SMK yang diberlakukan beberapa sekolah di Kota Surabaya mengemuka beberapa hari terakhir. Penyebabnya, banyak sekolah yang merasa tidak mampu menjalankan operasional sekolah.
Meski sudah adanya surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang besaran SPP, sekolah mau tidak mau harus mencari sumber dana operasional lain, yang dipungut dari siswa. Namun, opsi tersebut harusnya ditempuh dengan mekanisme audit dan diskusi bersama dengan komite sekolah.
Dewan Pendidikan Kota Surabaya pun mendukung adanya audit terkait dengan wacana kenaikan biaya SPP SMA/SMK. Sebab, wacana kenaikan SPP dinilai akan membebani masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Tentu ini akan berdampak pada menurunnya potensi pendidikan. Kalau biaya dituntut meningkat, sementara daya beli masyarakat tetap, kan tentu menimbulkan potensi berhenti bersekolah," kata Ketua Dewan Pendidikan Surabaya, Martadi di Surabaya, Kamis (21/6/2018).
Untuk itu, Martadi melanjutkan, pihaknya mendukung adanya audit yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari komite sekolah, universitas, dan stakeholder lainnya terkait.
"Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai kenaikan SPP itu didasari pada perasaan kurangnya biaya operasional saja," ujarnya.
Apalagi, menurutnya selama ini sekolah sudah mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan dari APBD Jawa Timur.
"Seharusnya itu dirincikan dulu, baru bicara masalah kekurangannya dibidang apa," lanjutnya.
Meskipun belum direalisasikan, kenaikan biaya SPP ini telah banyak dikeluhkan sejumlah orang tua siswa SMA/SMK di Surabaya.
"Ya, kalau SPP naik, agak pusing juga. Untuk biaya hidup sehari-hari saja sudah pas-pasan," kata salah seorang warga Surabaya, Welly Hariyanto kepada Antara, Kamis (21/6/2018).
Menurut Welly, salah seorang anaknya tahun ini bakal masuk ke jenjang SMA/SMK setelah lulus dari SMP. Tentunya hal ini membuatnya harus mencari cara agar anaknya bisa melanjutkan sekolah.
Dengan usaha membuka warung kopi, tidak banyak pilihan dari Welly untuk mengumpulkan uang dari sumber pendapatan. Begitu juga dengan istrinya, Heni Purwanti, sebagai ibu rumah tangga sesekali membantu menjaga warung kopi miliknya.
Djumain, pria 48 tahun yang sehari-hari sebagai kuli batu ini juga mengalami hal serupa. Seharusnya, lanjut dia, putranya bersekolah di jenjang SMA/SMK. Namun karena tidak ada biaya, keputusan berhenti mengenyam bangku pendidikan pun harus diambil.
Banyaknya keluhan dari siswa putus sekolah yang masuk ke Pemkot Surabaya juga mengundang keprihatinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
Risma mengungkapkan bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Surabaya seperti dinas pendidikan, dinas pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, hingga bagian kesejahteraan rakyat, yang mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait tingginya biaya pendidikan.
Ia menjelaskan banyaknya siswa SMA/SMK yang harus menghabiskan waktu berjualan nasi goreng, hingga ojek daring di sela-sela aktivitas belajar-mengajar. Kondisi ini, menurutnya, akan membuat para siswa itu berpotensi putus sekolah.
Risma menuturkan hal tersebut bertentangan dengan semangat kemerdekaan, dimana seharusnya seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan minimal wajib belajar dua belas tahun.
"Masa hanya yang mampu saja yang bisa bersekolah. Kalau begini kan sama saja saat era penjajahan dulu," kata dia.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
