Tempat & Tanggal Lahir
Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, 21 April 1950
Karir
- Menteri Pertahanan Republik Indonesia (2014)
Pendidikan
- SMA 7 Jakarta (1968)
- Akabri (1973)
- Kursus Intelijen, Raider, Airborne dan Free Fall
Detail Tokoh
Darah seorang tentara sudah mengalir di tubuh Ryamizard Ryacudu, yang kini menjadi Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama Ryacudu terambil dari nama ayahnya, Mayjen (TNI) Anumerta Musannif Ryacudu, seorang pejuang kemerdekaan 1945 dan perwira TNI Angkatan Darat. Ayah Ryamizad adalah pendukung sejati Presiden Soekarno.
Ryamizard masuk Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri), dan berhasil lulus pada 1973. Ryamizard mengawali tugasnya di Kodam XII Tanjungpura. Pengalaman memimpinnya sangat lengkap, pernah menjadi Komandan Peleton, Komandan Kompi, Staf Operasi Batalyon, dan Komandan Batalyon.
Beberapa jabatan lain yaitu menjadi Staf Operasi Brigif L-17, Wandayon L-305, dan Komandan Brigif L-17. Saat di Kodam Sriwijaya, ia menjadi Asisten Operasi Kodam VII/Wirabuana dan Komandan Korem 044/ Gapo, hingga Kepala Staf Divisi 2/ Kostrad, Kasdam II/Swj. Hingga akhirnya posisi Panglima Kostrad diraihnya pada 2000-2002, sebelum akhirnya menjadi Kepala Staf TNI-AD.
Saat menjadi Kepala Staf TNI-AD pada 2005, Ryamizard ikut merasakan langsung pengalaman konflik Aceh masih terjadi. Pada 20 Februari 2005, Ryamizard sedang memimpin rombongan pasukan KSAD sepulang meninjau perbaikan jembatan pasca bencana tsunami. Dalam kesempatan itu sempat terjadi kontak senjata dengan pasukan GAM.
Pada periode itu, Ryamizard sedang dalam masa akhir tugas sebagai KSAD. Di akhhir bulan Februari 2005, jabatannya akan pindah kepada Letjen Djoko Santoso. Prestasinya dalam memukul mundur pasukan GAM membuktikan kemampuan Ryamizard di lapangan masih sangat teruji.
Saat pensiun, nama Ryamizard digadang-gadang menjadi calon wakil pesiden mendampingi Megawati hingga era Jokowi. Meski tak terbukti, Ryamizard akhirnya diangkat sebagai menteri pertahanan sejak 27 Oktober 2014. Pengangkatannya dianggap kurang tepat bagi para aktivis HAM. Ia diangap terlalu keras dalam penanganan gerakan separatis di Aceh dan Papua.
